Scrool Untuk Membaca
banner 325x300
banner 970x250
Hukum & Kriminal

Akankah Perubahan Status Hukum PDAM Tirta Tarum Terkendala Permendagri Dan Putusan MK

0
×

Akankah Perubahan Status Hukum PDAM Tirta Tarum Terkendala Permendagri Dan Putusan MK

Sebarkan artikel ini
banner 325x300

KARAWANG-Sinfonews.com

Persoalan yang ada ditubuh perusahaan milik pemda kabupaten Karawang ini berepisode panjang bak sinetron bersambung, tiada henti.

banner 325x300

Menurut Pemerhati Politik dan Pemerintahan, Andri Kurniawan Sejak Tahun 2009, di tubuh PDAM Tirta Tarum,  selalu saja muncul persoalan, dari mulai persoalan pengadaan genset, baru selesai persoalan hukum pengadaan genset, berlanjut pada Tahun 2011.  Kemudian 3 (tiga) Direksi yang di hasilkan dari rekrut melalui fit and proper test, yaitu Yogie Patriana Alsyah sebagai Direktur Utama (Dirut), Agung Wisnu Indrajati sebagai Direktur Umum (Dirum) dan Tatang Asmar sebagai Direktur Teknik (Dirtek). Di Tahun pertama masa kepemimpinan ketiga Direksi tersebut, sudah muncul masalah. Terjadinya disharmonisasi atau konflik Direksi, ada dua Direksi yang selama hampir dua (2) Tahun konflik, yakni Direktur Utama (Dirut) dan Direktur Umum (Dirum). Selesai konflik Direksi, selang beberapa Tahun kemudian. Muncul persoalan baru lagi, soal adanya dugaan penyalah gunaan proyek peningkatan kapasitas/upriting di PDAM Cabang Telukjambe, di susul dengan persoalan piutang dan lain sebagainya, dan yang terbaru adalah soal dugaan pemukulan.

Andripun saat ditemui Sinfonews.com berkomentar dirinya fokus  kepada perubahan status hukum PDAM Tirta Tarum Karawang ke Perseroan.

“Sampai saat ini belum ada kepastian dari hasil pembahasan oleh Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang,” tutur Andri

Lalu, menurut Andri belum finalnya pembahasan oleh Pansus soal perubahan status hukum. Tiba – tiba beredar kabar soal putusan Mahkanah Konstutusi (MK) No. 85/PUU-XI/2013. Dimana putusan MK tersebut, telah membatalkan Undang – Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA).

“Sehungga dalam konteks ini, jangankan yang baru akan merubah status hukum dan melakukan kerja sama dengan pihak swasta, yang sudah berjalan saja merasa kebingungan,” jelasnya.

Apa lagi pasca adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Tahun 2014. Memberikan putusan yang mengabulkan gugatan class action atas swastanisasi air di DKI Jakarta dan menyatakan membatalkan perjanjian kerja sama pengelolaan air antara PT. PAM Jaya dengan 2 (dua) perusahaan swasta pengelola air di Jakarta.

Selanjutnya Andri menambahkan selain putusan MK dan Yuris Prudensi yang terjadi pada PT. PAM Jaya di DKI Jakarta. Beberapa hari yang lalu, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), terkait pengelolaan Bank Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah, yang di sosialisasikan kepada seluruh daerah, khususnya kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota.

“Pada intinya, dalam sosialisasi Permendagri, mengisyaratkan bahwa tidak boleh ada swastanisasi pada tubuh BUMD. Apa lagi BUMD soal air bersih, kalau kita kembalikan kepada Undang – Undang Dasar 1945, pada Pasal 33 ayat (3). Memang tidak boleh adanya profit oriented,” tutur Andri

Pemerhati Politik dan Pemerintahan ini menambahkan jadi, saya pikir. Percuma saja adanya perubahan status hukum PDAM Tirtatarum Karawang ke Perseroan. Apa bila Permendagri terbaru itu keluar, karena akan terkendala. (RyaSKa)

 

Print Friendly, PDF & Email
banner 325x300
banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *