Laporan : NINA SUSANTI Editor : NANDANG
“Pihaknya telah meminta kepada pihak Pemkab Karawang agar anggaran tersebut bisa di ketahui olah pihak DPRD secara terperinci. Apakah dari Anggaran tersebut hanya untuk pengadaan APD atau kah untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat”
SINFONEWS I KARAWANG – PEMKAB Karawang menggelontorkan anggaran sebesar 100 milyar lebih yang diperuntukan guna penanganan Covid-19 di Kabupaten Karawang. Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Frkasi PDI Perjuangan H. Toto Suripto, SE yang juga merupakan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Karawang.
Dikatakannya, dirinya selalu anggota Badan Anggara DPRD Kabupaten Karawang mempertanyakan kepada TPAD terkait anggaran Covid-19
“Kami mempertanyakan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait anggaran untuk Covid-19, yang nilainya sangat signifikan,” ujar Toto Suripto,yang dikonfirmasi melalui Whastapp. Selasa (28/04).
Menurutnya, anggaran tahap pertama yang sudah di gelontorkan sebesar 16 Miliar, kemudian di tahap kedua sebesar 1, 87 Miliar harus benar-benar di kawal.
BACA JUGA : Dapur Umum Covid-19 Purwakarta, Sehari Sebar Seribu Nasi Kotak
“Saat ini masyarakat masih menanti Alat Pelindung Diri (APD-APD) dari pemerintah, sedangkan anggaran sebagian sudah kita reposisi,”timpal Toto.
Lebih lanjut Toto mengatakan, dari anggaran tahap pertama dan kedua tersebut ternyata dianggap masih ada kekurangan, saat ini dirinya juga tengah mengawal anggaran yang bakal di luncurkan untuk tahap ketiga sebesar 163 Miliar.
“Nah, kenapa Banggar saat ini tengah menanyakan peralatan APD, karena saya yakin APD di tahap pertama dan kedua saja belum terpakai semua,”beber Toto.
Toto menjelaskan, memang di situ ada beberapa tahapan dan rincian, menurutnya rincian itu ada di BKD, terkait kegunaannya apa saja, karena dirinya mengakui pembahasan anggaran tahap ketiganya belum selesai.
“Saat ini tinggal satu hati lagi, rencananya besok akan ada pemaparan dari TAPD untuk anggaran tahap ketiga itu,”paparnya.
Lebih jauh Toto mejelaskan pihaknya telah meminta kepada pihak Pemkab Karawang agar anggaran tersebut bisa di ketahui olah pihak DPRD secara terperinci. Apakah dari Anggaran tersebut hanya untuk pengadaan APD atau kah untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat.
“Jadi semuanya harus jelas kemana arahnya dana tersebut, sementara APD yang di nantikan oleh masyarakat di luar dari Dana Desa belum terkucur secara maksimal, dan ini perlu keterangan jangan sampai ada penyelewengan dana,” pungkasnya. (***)
