Scrool Untuk Membaca
banner 325x300
banner 970x250
Purwasuka-Bekasi

Bawaslu Gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Masyarakat

30
×

Bawaslu Gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Masyarakat

Sebarkan artikel ini
Bawaslu gelar sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Masyarakat@2023SINFONEWS.com
Bawaslu gelar sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Masyarakat@2023SINFONEWS.com
banner 325x300

KARAWANG, SINFONEWS.com | BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat gelar sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Masyarakat, pada tahapan Kampanye 2024. yang bertema “Peran Masyarakat Dalam Membangun Demokrasi pada Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024”

banner 325x300

Atas hal itu, Bawaslu menggelar sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Masyarakat untuk mendorong masyarakat agar ikut mengawasi. Acara digelar di Indo Alam Sari, Karawang, diikuti oleh mahasiswa dari berbagai universitas, organisasi dan media massa. pada 22 Desember 2023.

Dalam paparannya, Komisioner Bawaslu Jabar Harrminus Fotto menyampaikan, masyarakat yang mempunyai hak pilih dan sudah tercatat dalam undang-undang, punya hak untuk mengawasi pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu, termasuk mengawasi penyelenggaranya.

“Baik mengawasi hak pilihnya sendiri maupun nanti pengawasannya kepada peserta pemilih dan ke penyelenggara pemilu,” ujarnya.

BACA JUGA : Panaskan Terus Mesin Partai, DPC PDI Perjuangan Karawang Gelar Rakor Pemenangan Pemilu 2024

Dikatakannya, ketika ada masyarakat menemukan adanya pelanggaran harap segera laporkan.

“Laporkan! Karena kita punya hak juga untuk melapor. Seperti juga hak dalam mengawasi,” katanya.

Bawaslu, kata dia, menerima pelaporan baik temuan maupun laporan, dari masyarakat.

“Harapan kami Pemilu 2024 bisa berjalan kondusif,” katanya.

Di tempat yang sama, Komisioner Bawaslu Karawang, Divisi Pencegahan Hukum dan Humas, Ade Permana, mengatakan, dalam sosialisasi ini ada poin-poin penting yang disampaikan, untuk kemudian menjadi bahan pengetahuan terkait jenis-jenis pelanggaran pemilu dan pada masa kampanye.

“Seperti tim kampanye atau pelaksana dalam kampanyenya ingin mengganti dasar negara. Atau tim kampanye mengajak perangkat desa, BPD, atau perangkat kelurahan, pegawai BUMD, untuk berpolitik praktis,” ucapnya. ***

Print Friendly, PDF & Email
banner 325x300
banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *