Laporan : REDAKSI I Editor : RYAN S KAHMAN
“Itu menarik, karena kesadaran masyarakat untuk mencegah money politic itu muncul pada masyarakat di Tasikmalaya, terutama di Cineam dan Manonjaya. Ini hanya di Tasikmalaya,” tukasnya
SINFONEWS I BANDUNG – BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat (Jabar) memiliki sejumlah catatan terkait pelaksanaan tahapan pemungutan suara Pilkada 2020, Rabu 9 Desember 2020.
Catatan tersebut berasal dari laporan Bawaslu Kabupaten/Kota yang menggelar Pilkada 2020. Di Jabar, Pilkada 2020 diselenggarakan di delapan kabupaten/kota.
Selain permasalahan logistik dan tempat pemungutan suara (TPS), Bawaslu Jabar pun menyoroti soal politik uang yang masih terjadi di Pilkada 2020.
Seperti yang diaransir Medai PikiranRakyat.com, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jabar Zaki Hilmi mengungkapkan, ada temuan dan laporan menyangkut praktik politik uang di Kabupaten Bandung, Indramayu, dan Karawang.
Bawaslu Kabupaten Bandung, terang dia, saat ini sedang menangani dua kasus dugaan politik uang yang terkait dengan ajakan memilih pasangan calon tertentu.
“Di Kabupaten Bandung, ada dua kasus yang sedang ditangani. Dugaan money politic di Kabupaten Bandung itu terjadi pada masa renang, di Paseh dan Ketapang,” katanya.
Di Kabupaten Indramayu, lanjut Zaki, juga ada dua perkara dugaan politik uang yang sedang ditangani oleh Bawaslu. Politik transaksional “serangan fajar” itu ditemukan di Kecamatan Lohbener dan Karangampel.
“Semalam langsung diproses oleh Bawaslu Indramayu. Itu dari hasil laporan dan penangkapan oleh masyarakat, diduga melibatkan RW,” kata Zaki, yang mengaku memantau Pilkada 2020 di Kabupaten Tasikmalaya.
Adapun di Karawang, dia menyebutkan bahwa dugaan politik uang juga ada dua perkara yang sedang ditangani oleh Bawaslu. Salah satu perkara diterima Bawaslu Kabupaten Karawang pada hari pencoblosan.
“Di Karawang ini ada laporan dari lembaga swadaya masyarakat, terkait adanya pembagian uang yang merupakan dugaan money politic. Pagi hari disampaikan ke Bawaslu,” tuturnya.
Menurut Zaki, persoalan lain yang menjadi catatan ialah terkait logistik Pilkada 2020, di mana ada formulir C.Hasil-KWK di Kabupaten Cianjur yang tertukar dengan di Kabupaten Bandung.
“Kemarin semestinya dalam proses penerimaan dicek dulu. Formulir itu sudah di TPS, tampaknya jajaran KPU Cianjur tidak melakukan proses pengecekan terhadap logistik tersebut,” katanya.
Zaki menilai, permasalahan logistik itu cukup fatal, karena pada formulir terdapat nama calon yang berbeda dengan yang semestinya. “Informasi ini baru disampaikan terjadi di lima desa di Cianjur,” ujarnya.
Dari hasil pengawasan Bawaslu yang lain, Zaki menambahkan, di sejumlah daerah penyelenggara melakukan pemindahan TPS, yang dipicu oleh dampak dari faktor alam.
“Yang lainnya, soal pemantau yang memasuki area TPS. Itu memang tidak dibolehkan, selain Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, pengawas TPS, saksi, serta pemilih yang sedang menggunakan hak suara,” ucapnya.
Adapun soal penerapan protokol kesehatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara, dia menilai bahwa sejauh ini relatif baik.
“Hanya satu-dua orang yang melanggar, itu langsung diingatkan di TPS,” ucapnya.
Lebih lanjut, Zaki pun mengapresiasi kepedulian masyarakat di Tasikmalaya dalam menangkal politik uang. Kepedulian itu diwujudkan dengan penyebaran spanduk anti-money politic di sejumlah tempat.
“Itu menarik, karena kesadaran masyarakat untuk mencegah money politic itu muncul pada masyarakat di Tasikmalaya, terutama di Cineam dan Manonjaya. Ini hanya di Tasikmalaya,” tukasnya.(***)
