KARAWANG-Sinfonews.com
Suhu politik jelang perhelatan pemilihan gubernur (Pilgub) Jabar 2018, mulai memanas. Opini-opini miring dan kampanye hitam tentang bakal calon pun mulai bermunculan. Seperti yang menimpa Dedi Mulyadi, bakal calon yang direkomendasikan Partai Golkar untuk maju dalam pesta demokrasi lima tahunan tingkat propinsi itu.
Menyingkapi hal tersebut Pemerhati Poitik dan Pemerintahan di Kabupaten Karawang saat dimintai pendapatnya bahwa adanya politik hitam menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar Tahun 2018 merupakan poin hitam dalam sejarah demokrasi di Republik ini. Memang persoalan isu sara bukan baru pertama kalinya terjadi dalam hajat politik lima tahunan ini, tetapi sudah beberapa kali terjadi disepanjang perjalanan demokrasi Indonesia.
“Hal demikian tidak seharusnya terus – terusan terjadi, apa bila semua pihak bisa berkompetisi secara sehat dan dewasa dalam berpolitik,” tutur Rd. Andri Kurniawan kepada Sinfonews, Jum’at (11/08-17)
Andripun mengatakatan dirinya sepakat dengan Sekretaris dan biro hukum Dewan Pewakilan Daerah (DPD) Golkar Jawa Barat, yang akan menempuh jalur hukum dalam menyelesaikannya. Sehingga harapan saya dapat memberikan efek jera terhadap pelaku perbuatan tidak terpuji tersebut.
“Saya sebagai simpatisan Dedi Mulyadi pun merasa tersinggung ketika lagi – lagi persoalan sara dibidikkan kepada Dedi Mulyadi, apa lagi ada upaya mempengaruhi publik dengan isu Dedi Mulyadi sebagai pelaku penistaan agama,” ungkap Pemerhati Politik dan Pemerintahan ini
Menurutnya, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, bahwa tuduhan penistaan agama terhadap Dedi Mulyadi, perkaranya sudah dihentikan oleh Polda Jabar melalui surat dengan nomor B/278/IV/2016/Ditreskrimum.
Menurutnya, apa yang akan dilakukan oleh DPD Partai Golkar Jawa Barat, maupun oleh kang Dedi secara pribadi dengan mengambil langkah hukum harus dilakukan. Pasalnya persoalan ini, bukan hanya persoalan Partai Golkar saja, melainkan menyangkut pribadi kang Dedi, secara pribadi beliau sudah sangat dirugikan dengan isu sara seperti itu, apa lagi ada pihak yang mengclaim dengan mengatas namakan Gerakan Ulama.
“Jangan mengeneralisir ulama, buktinya banyak ulama di Jawa Barat yang mendukung langkah politik Dedi Mulyadi untuk maju sebagai Calon Gubernur Jawa Barat,” tandas Andri
Demi sebuah keadilan dan hak konstitusi kang Dedi, lanjutnya sebaiknya upaya hukum segera ditempuh oleh kang Dedi, dan sebagai bentuk pembelajaran untuk memberikan efek jera serta menjadikan pelajaran bagi pihak lain, agar tidak melakukan hal serupa.
“Mari lah kita berpolitik dengan baik, dengan dewasa, dengan santun dan dengan persaingan yang waras! Tanpa harus menggunakan cara – cara politik hitam,” harap Rd. Andri Kurniawan ( RyaSKa )
