SUBANG-Sinfonews.com
Bupati Subang Hj. Imas Aryumningsih dan Kepala KPU Kabupaten Subang Maman Suparman turut mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Hotel Kartika Chandra, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2017)
Rakornas yang dibuka oleh Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono yang mewakili Mendagri Tjahjo Kumulo dengan ditandai pemukulan gong ini, membahas mengenai kerawanan yang mungkin terjadi pada Pilkada Serentak 2018. Kerawanan tersebut, kata Sumarsono, perlu di antisipasi dari sektor politik, hukum dan keamanan.
“Faktor keamanan, terorisme, separatisme, radikalisme, unjuk rasa, konflik komunal dan lainya yang harus benar kita soroti dan kita pahami agar tidak ada konflik yang tidak kita harapkan,” tuturnya.
Faktor lain yang juga turut dihindari ialah proses pendistribusian surat suara, mulai dari pengiriman dan keamanan.
“Keterlambatan pendistribusian juga harus kita hindari seperti ke daerah pelosok dan kerawanan pendistribusiannya juga mengenai money politik dan lain-lain,” tambahnya.
Acara ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Wiranto, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Irjen Pol Lutfi Lubihanto, yang memberikan materi dan pemaparan dan seluruh Jajaran Pejabat Kementerian Dalam Negeri berserta Jajaran Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Kemudian Kepala KPU Subang Maman Suparman mengatakan bahwa rapat ini bertujuan untuk menyatukan Pemerintah Daerah dalam persiapan pemilihan baik itu panwas dan KPU juga mengenai anggaran karena dibeberapa masih adanya ketidak kompakan.
“Diharapkan tidak ada lagi anggaran yang tidak match antar penyelenggara dengan pemerintah dan rapat ini memantapkan seluruh tahapan yang akan dilakukan, apalagi sebentar lagi kita mulai kegiata bulan strategis pendaftaran calon-calon, sehingga koordinasi ini kita betul-betul memantapkan persiapan tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu Bupati Subang menjelaskan, dibeberapa daerah diluar Jawa Barat masih banyak daerah yang belum ada penyelarasan mengenai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang masih belum ditandatangani.
“Alhamdulillah untuk kita Kabupaten Subang mengenai NPHD dan penyaluran anggaran, termasuk yang paling cepat dan Jawa Barat pun juga yang paling cepat,” ujarnya.
Dengan rapat ini pun tambah Bupati Imas, banyak sekali masukan yang dapat diserap mengenai persiapan-persiapan menjelang pilkada, seperti PNS yang tidak boleh ikut politik instan, pemasangan baligo, peraturan petahana dan terutama penganggaran dari pemerintah kepada KPU yaitu NPHD yang menjadi sorotan.
“Kita berhadap semoga pemilu di Kabupaten Subang kondusif, lancar dan damai tidak ada konflik, dan esok juga kita akan rapat seluruh Bupati dan Gubernur bersama Presiden mengenai pemilu ini,” imbuhnya.
Acara pun ditutup sekitar pukul 4 oleh Kemendagri yang hadir setelah terlebih dulu menghadiri rapat bersama MPR- RI. Dalam penutupannya ia menekankan agar para Ormas ikut selaras dalam koridor Pancasila jangan sampai merencanakan kegiatan penghianatan.
“Semua aturan itu dibuat dengan panjang, apalagi mengenai Pancasila tidak ada lagi toleran mengenai ormas yang ingin merubahnya, karena dalam pilkada harus sukses bersama,” pungkasnya.(RyaSKa)
