Pewarta : REDAKSI | Editor : RYAN S KAHMAN
“Sebagian besar sekolah di Karawang telah menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Sekolah diwajibkan mempunyai satgas penanganan Covid-19 dan menjalankan ketentuan penerapan protokol kesehatan (prokes)”
KARAWANG | PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Karawang akan melakukan testing setiap minggu kepada guru dan siswa secara acak. Tujuannya untuk mencegah munculnya klaster penularan Covid-19 setelah pembelajaran tatap muka (PTM) digelar.
“Satu minggu akan dilakukan testing kepada guru dan anak-anak didik kita dengan swab antigen,” ujar Bupati Karawang dr. Hj. Cellica Nurrachadiana usai pelantikan Pengurus Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Karawang di Hotel Resinda, Senin (27/09).
Testing tersebut, kata bupati, diberikan secara gratis oleh pemerintah. Bukan juga secara mandiri ataupun oleh sekolah.
“Semua dari Pemda Karawang,” kata Bupat
Bupati mengatakan, juga tengah menyisir pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi pelajar, baik SMP maupun SMA sederajat, termasuk pondok pesantren. Pihaknya ingin memastikan 100 persen pelajar divaksinasi
“Sekarang 85 persen, belum semuanya. Kita selesaikan supaya PTM bisa maksimal,” ungkapnya.
BACA JUGA :
Weekend, Polisi Berlakukan Ganjil Genap Memasuki Kawasan Wisata Sambil Bagikan Masker
Pemkab Karawang, kata Bupati, juga mempersilakan siswa tidak mengikuti PTM jika orang tua belum setuju. Ia juga memastikan hal itu tidak akan memengaruhi nilai.
“Karena pihak sekolah akan tetap memperikan pembelajaran secara daring atau virtual,” ungkap dia.
Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait PTM di tingkat SMA. Sebab, wewenang pemkab hanya hingga SMP.
Bupati pun menyebut kabar munculnya klaster penularan Covid-19 setelah PTM digelar di Jawa Barat sudah diklarifikasi Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.
“Ternyata itu kasus sejak awal (pandemi Covid-19), bukan sejak PTM digelar,” imbuhnya.
Diketahui, sebagian besar sekolah di Karawang telah menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Sekolah diwajibkan mempunyai satgas penanganan Covid-19 dan menjalankan ketentuan penerapan protokol kesehatan (prokes). Misalnya kapasitas tiap kelas 50 persen dengan penerapan prinsip jaga jarak, dan protokol kesehatan, berikut fasilitasnya
