“Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin memastikan pihaknya mengikuti payung hukum yang ada dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2024 di Jawa Barat”
BANDUNG, SINFONEWS.com | RIBUAN buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat berkumpul dan menyampaikan pendapatnya terkait upah minimum di depan Gedung Pakuan dan Gedung Sate, Kota Bandung pada hari ini, Rabu 29 November 2023.
Bahkan, pintu tol Pasteur juga sempat jadi lokasi penyampaian pendapat buruh. Ada beberapa tuntutan yang buruh suarakan, antara lain kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).
Menurut buruh, kenaikan UMP dan UMK harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dan penolakan PP 51 tahun 2023 tentang Pengupahan sebagai dasar penetapan upah oleh pemerintah.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin memastikan pihaknya mengikuti payung hukum yang ada dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2024 di Jawa Barat.
Payung hukum yang akan diikuti Bey itu adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2023 tentang Pengupahan sebagai norma hukum yang berlaku saat ini, meski sejumlah daerah memberikan usulan yang bervariatif dan rekomendasi yang berbeda.
BACA JUGA : Jual Anak Dibawah Umur jadi PSK, Empat Mucikari di Yogya Ditangkap Polisi
“Keputusannya tetap balik ke PP 51,” ujarnya seperti dilansir SINFONEWS.com dari ANTARA.
Terkait dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Jawa Barat terkait UMK 2024 yang diusulkan oleh 27 kabupaten/kota, Bey mengatakan Pemprov Jabar masih menunggu sejumlah kelengkapan tersebut sampai di mejanya.
Namun demikian, Bey memastikan pengumuman besaran kenaikan UMK 2024 akan dilakukan sesuai tenggat yang diberikan Pemerintah Pusat yakni selambat-lambatnya pada 30 November 2023.
“Rekomendasi dari Dewan Pengupahan saya masih menunggu lengkapnya. (Tapi) besok akan diumumkan (UMK),” pungkasnya. ***
