Laporan : BANG SINFO I Editor : RYAN S KAHMAN
“AHY sebagai pimpinan harus tangguh jangan curhat dikedepankan, tapi bagaimana berpolitik itu mengedepankan etika,” ujar H. Toto Suripto
SINFONEWS I KARAWANG – MANTAN Ketua DPRD Karawang periode 2014-2019 yang juga merupukan Kader PDI Perjuangan H.Toto Suripto, SE, MH menyarankan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk berpikir jernih dan tidak merasa resah.
Hal tersebut disampaikan H. Toto Suripto menyikapi pernyataan AHY bahwa ada gerakan politik di internal partainya yang melibatkan pejabat di lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat
“Tetap jernih meniti buih. Jangan mudah goyah dan resah karena dinamika dan dialektika politik internal,” ujar Hendrawan saat dihubungi melalui akun whastappnya, Rabu (03/02)
Dirinya mengatakan, AHY sebagai pimpinan harus tangguh jangan curhat dikedepankan, tapi bagaimana berpolitik itu mengedepankan etika.
“Harus sadar diri, jangan ada apa istana. Ingat Presiden itu Panglima tertinggi,” tegasnya
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar ini menambahkan terkait ungkapan AHY ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa. Menurutnya sebaiknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung menyebut nama-nama orang yang dituduh melakukan gerakan untuk mendongkel kepemimpinannya di Partai Demokrat.
“Tunjuk saja hidungnya, kenapa? Kan enggak baik kan. Biar ramai, biar jelas. Kalau kayak begini kan childish, kekanak-kanakan. Siapapun yang mengganggu pak Jokowi berhadapan dengan saya kader PDI Perjuangan,” tandasnya.
Sebelumnya, AHY mengungkap ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa. Hal itu didapatkannya setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang.
“Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).
AHY menyatakan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.
AHY menyebut, gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader, dan non-kader.
Gabungan dari pelaku gerakan itu ada 5 (lima) orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.
Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.
“Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini,” ucap AHY.
Karena itu, AHY telah bersurat secara resmi kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait gerakan politik yang disebut inkonstutional itu.
“Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” ujarnya. (***)
