“Nanti akan diumumkan tanggal 17 Desember bersama-sama, sekaligus. Jadi nanti dalam upacara partai itu kita akan umumkan, sudah ada protokol partai, supaya proses penegakan disiplin itu betul-betul nanti menjadi kesadaran bagi seluruh kader partai,” tutur Hasto
JAKARTA | 27 KADER PDI Perjuangan akan mendapatkan sanksi berupa pemecatan pasalnya dinilai melanggar disiplin Partai. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam jumpa pers di Sekolah Partai PDIP, Lentang Agung, Jakarta Selatan, Rabu 04 Nopember 2024.
“DPP sudah menerima masukan, setidaknya sudah ada 27 orang yang akan dikenakan sanksi pemecatan,” kata Hasto seperti yang diarasir detik.com
Hasto memastikan, partai telah mengingatkan para kader untuk menjaga demokrasi yang berkeadilan dan terus menegakkan disiplin partai.
“Siapa pun yang melanggar disiplin partai, akan kita kenakan sanksi organisasi.” tegas Sekjen PDI Perjuangan
Masih kata Hasot, dalam rangka Kongres 2025 yang akan datang, PDI Perjuangan dapat melakukan konsolidasi ideologi dan organisasi. Sehingga tersaringlah kader-kader partai yang militant.
“Kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, kader-kader partai yang tidak pernah takut di dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi,” jelas dia.
Karena itu, Hasto menuturkan DPP PDIP akan mengadakan rapat tertutup untuk mendeteksi kader-kader yang indisipliner dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang baru saja berlalu. Dia menyatakan penegakan disiplin itu akan disampaikan dalam acara resmi partai.
“Nanti akan diumumkan tanggal 17 Desember bersama-sama, sekaligus. Jadi nanti dalam upacara partai itu kita akan umumkan, sudah ada protokol partai, supaya proses penegakan disiplin itu betul-betul nanti menjadi kesadaran bagi seluruh kader partai,” tutur Hasto.
Kendati begitu Hasto masih enggan mengungkap nama 27 orang yang dimaksudnya. Dia hanya menjelaskan jenis pelanggarannya dan waktu pelanggarannya.
“(Ada yang) mendukung calon lain, termasuk kemudian kaki dua, tidak menjalankan perintah partai. Karena kedisiplinan itu harus ditegakkan, ada yang kombinasi (pelanggaran saat pilpres dan pilkada), jadi ada kombinasi karena ada rentetan. Dulu pada saat pilpres masih kelihatan samar-samar, nah sekarang makin tegas,” pungkasnya. ***
