Laporan : NINA SUSANTI I Editor : RYAN S KAHMAN
“Tidak ada hal lain yang masyarakat inginkan, kecuali persoalan dampak yang ditimbulkan. Masyarakat hanya meminta agar ada solusi atas apa yang mereka rasakan selama ini,” tandas H. Ranzes
SINFONEWS I KARAWANG – PEMBANGUNAN perumahaan elite Rolling Hills pada kawasan Karawang Jabar Industrial Estate (KJIE) di Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat (Jabar) sempat menuai polemik, karena untuk kawasan industri KJIE sendiri dalam Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) tidak memiliki ploting peruntukan perumahan sebagai sarana dan prasarana penunjang kawasan.
Sehingga banyak pihak yang mendesak, agar KJIE melakukan addendum Amdal. Seperti yang selama ini intensif disuarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sundawani Karawang. Sebab Sundawani sendiri sebagai lembaga sosial kontrol mendapat amanat langsung dari perwakilan masyarakat terdampak.
Ketua DPD Sundawani Karawang, H. Ranzes Iman mengatakan dari awal konsentrasi kami bukan sebatas dipersoalan izin lingkungan dalam bentuk addendum Amdal saja, melainkan kami lebih fokus menyampaikan aspirasi masyarakat terdampak, baik kepada Pemerintah, maupun ke kawasan sendiri. Namun, persoalan sosial juga tentunya tidak bisa lepas dari izin lingkungan.
“Karena segala dampak yang ditimbulkan berkaitan erat dengan masalah izin lingkungan yang disebut Amdal ini. Jika kajian Amdal dan kajian hidrologinya benar, pasti tidak akan menimbulkan dampak,” jelas Ketua DPD Sundawani Karawang, H. Ranzes, Selasa (15/09)
Dikatakannya, pekan lalu kami bersama masyarakat terdampak, yaitu warga Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Sudah senang begitu mendengar adanya rapat Konsultasi Publik Kegiatan Industri, Komersil, Ruko, Memorial Park oleh PT. Karawang Jabar Industrial Estate yang digagas oleh KJIE melalui konsultan Amdalnya.
“Sebagaimana ketentuan dan prosedur, KJIE melalu konsultan Amdal mengundang beberapa elemen masyarakat. Tapi kenyataannya, KJIE selaku permrakarsa malah tidak hadir pada forum rapat yang sudah ditentukan tempat serta waktunya,” ujarnya
Yang membuat kami tidak habis pikir sampai sekarang tambah H. Ranzes, ada apa dan kenapa sampai permrakarsa mengingkari waktu rapat yang sudah ditentukannya sendiri.
“Jadi mau sampai kapan ini ditunda, dan kapan dijadwal ulang untuk melakukan rapat konsultasi publik,” tandasnya
Lebih jauh dikatakan, padahal dalam momentum rapat konsultasi publik tersebut, masyarakat terdampak ingin menyampaikan persoalan – persoalan yang terjadi dilapangan terhadap permakarsa, khususnya konsultan penyusun dokumen yang sudah diberikan amanat oleh permrakarsa untuk membuat kajian addendum Amdal. Menurutnya tidak ada hal lain yang masyarakat inginkan, kecuali persoalan dampak yang ditimbulkan. Masyarakat hanya meminta agar ada solusi atas apa yang mereka rasakan selama ini.
“Ayo kami tunggu, mau kapan mengagendakan ulang. Selama ini kan kegiatan terus berjalan, sementara izin lingkungan diabaikan. Seharusnya tunda dulu kegiatan sampai keluarnya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH),” pungkasnya. (***)
