Scrool Untuk Membaca
banner 325x300
banner 970x250
Jawa Barat

Dugaan Money Politic di Tiga Daerah Jawa Barat Saat Pilkada, Bawaslu : Masih Ditangani

0
×

Dugaan Money Politic di Tiga Daerah Jawa Barat Saat Pilkada, Bawaslu : Masih Ditangani

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi Politik Uang @2020SINFONEWS.com
banner 325x300

Laporan : REDAKSI  I  Editor : RYAN S KAHMAN

“Kita jumpai beberapa hal di masa tenang 6-9 Desember 2020 terkait dugaan politik uang. Di Indramayu dari laporan masyarakat ada dua laporan, Kabupaten Karawang ada lima dan Kabupaten Bandung dua laporan,” kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Barat, Zaki Hilmi

SINFONEWS  I  BANDUNG – PADA Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang dilaksanakan pada Rabu 9 Desember 2020 lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menemukan kasus dugaan money politic.

banner 325x300

Laporan mengenai dugaan politik uang tersebut, menurut Bawaslu, untuk Jawa Barat sendiri terjadi di Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Indramayu.

“Kita jumpai beberapa hal di masa tenang 6-9 Desember 2020 terkait dugaan politik uang. Di Indramayu dari laporan masyarakat ada dua laporan, Kabupaten Karawang ada lima dan Kabupaten Bandung dua laporan,” kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Barat, Zaki Hilmi, Sabtu 12 Desember 2020.

Zaki pun mengatakan, dugaan politik uang ini sudah ditangani oleh pihak Bawaslu Jabar.

“Penanganan politik uang masih ditangani karena butuh waktu. Kami juga melakukan penyitaan logistik,” tambahnya, sebagaimana diberitakan dalam artikel, “Bawaslu Jabar Temukan Dugaan Praktik Uang Saat Pilkada Serentak 2020 di 3 Daerah Ini”.

Selain politik uang, menurut Zaki Bawaslu juga menemukan persoalan lain yang menjadi catatan ialah terkait logistik Pilkada 2020, di mana ada formulir C hasil-KWK di Kabupaten Cianjur yang tertukar dengan di Kabupaten Bandung.

“Memang ada temuan formulir hasil rekapitulasi tertukar antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur. Dalam hal ini kita ambil langkah dan bisa diselesaikan karena formulir ini sangat penting untuk rekap,” jelasnya.

Lebih lanjut secara keseluruhan Bawaslu Jabar sendiri mengapresiasi, penyelenggaran Pilkada Serentak 2020 di Jawa Barat terutama mengenai protokol kesehatan.

“Kepatuhan protokol kesehatan secara umum cukup baik tidak ada kerumunan. Hanya saja tantangan itu ketika tokoh masyarakat ada pejabat publik yang hadir ke TPS menyebabkan kerumunan,” paparnya (***)

Print Friendly, PDF & Email
banner 325x300
banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *