KARAWANG-Sinfonews.com
Pendukung dan Simpatisan Dedi Mulyadi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah I (DPD I) Partai Golkar, spontan melakukan reaksi, pasalnya beredarnya surat DPP Partai Golkar untuk Pilgug Jabar 2019 yang diduga palsu dikarenakan dipalsukan.
Berbagai macam reaksi di sampaikan oleh pendukung dan simpatisan Bupati Purwakarta dua periode, dari mulai memasang bendera Golkar setengah tiang, penyegelan salah satu kantor DPD II Partai Golkat Majalengka, sampai agenda aksi unjuk rasa ke DPP Partai Golkar di Jakarta.
Menyikapi persoalan ini, salah seorang pemerhati politik dan pemerintahan asal Karawang. Andri Kurniawan, saat di temui Sinfonews.com berpendapat. Bahwa reaksi – reaksi tersebut wajar adanya di lakukan oleh para pendukung dan simpatisan Dedi Mulyadi, sebab suatu hal yang tidak fair, apa bila keberadaan surat rekomendasi soal Pilkada Jabar tidak kepada Dedi Mulyadi, karena dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Partai Golkar Jawa Barat, yang di laksanakan beberapa Bulan lalu di salah satu hotel yang ada di Karawang, seluruh DPD II Partai Golkar Jawa Barat yang mewakili Kabupaten dan Kota, menyepakati dan memberikan dukungan atas pencalonan Dedi Mulyadi sebagai Calon Gubernur Jawa Barat, yang di usung oleh Partai Golkar.
“Itu kan keputusan rapat dan kesepakatan bersama, masa mau di ingkari,” tutur Andri Kurniawan. Minggu (24/09)
Menurutnya, ketika Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Idrus Marham, menyangkal bahwa surat rekomendasi yang di duga palsu tersebut. Artinya, DPP Partai Golkar mengakui, bahwa surat rekomendasi itu palsu. Namun, persoalan tidak selesai sampai di situ saja.
Andri melanjutkan, bantahan DPP Partai Golkar harus di buktikan dengan langkah kongkrit, dengan melakukan upaya hukum. Seperti halnya yang di agendakan DPD II Partai Golkar Jawa Barat, hari Senin depan akan membuat Laporan Polisi (LP) terkait penyebaran berita bohong atau hoax tersebut.
“Seharusnya DPP Partai Golkar lebih awal mengambil langkah hukum itu. Pasalnya, apa bila benar surat rekomendasi itu palsu, karena yang paling di rugikan adalah DPP Partai Golkar, sebab sudah terjadi pemalsuan tanda tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar,” tandasnya.
Ketika dimintai pendapatnya, terkait reaksi Ketua Umum DPP LSM Kompak, yang juga merupakan pendukung Dedi Mulyadi, dengan agendanya yang akan aksi unjuk rasa ke DPP Partai Golkar.
“Awalnya saya amati, agenda aksi tersebut terkait surat rekomendasi, tetapi setelah adanya bantahan dari DPP Partai Golkar. Maka tema aksinya bisa berubah, mendesak DPP Partai Golkar untuk melakukan upaya hukum, atas pemalsuan tanda tangan pada surat rekomendasi yang di duga palsu. Saya support dan dukung agenda aksi DPP LSM Kompak,” pungkasnya. (RyaSKa)
