“Kritiknya ini bukan untuk menjatuhkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi Karawang yang menurutnya butuh penataan yang lebih serius dan berpihak pada masyarakat umum”
KARAWANG | PARKIR merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan kita sehari-hari sebagai pengguna kendaraan pribadi. Dari bekerja, berbelanja, berwisata, berkunjung ke restoran, dan banyak lagi.
Namun, keberadaan tukang parkir liar sering kali menjadi masalah yang mengganggu, baik bagi pemilik kendaraan maupun pelaku usaha, bukan hanya soal tarif yang tidak jelas, tetapi juga dampaknya pada kelancaran bisnis dan keamanan lahan parkir.
Banyak pelaku usaha merasakan langsung dampak negatif dari kehadiran tukang parkir liar, yang menyebabkan berkurangnya minat pengunjung karena mereka enggan membayar biaya parkir yang tidak resmi.
Tak jarang praktik parkir liar selalu menjadi sorotan, seperti halnya parkir liar di sepanjang Jalan Tuparev Karawang
Kali ini, kritikan tajam disampaikan oleh Asep Agustian, SH, MH, yang akrab disapa Askun, menyoroti praktik parkir liar yang marak terjadi, khususnya di sepanjang jalan dari Toko Roti Holland Bakery hingga Toko Obat Eng Siu Tong.
Dikatakannya, praktik parkir liar ini tidak tertib dan kerap merugikan masyarakat. Ia bahkan meminta para pejabat di Karawang untuk turun langsung ke lapangan dan merasakan seperti apa menjadi rakyat biasa yang harus menghadapi persoalan ini setiap hari.
“Saya minta para pejabat lepas dulu jabatannya, lepas emblem dan coba rasakan naik motor, parkir di kawasan Tuparev itu. Lihat sendiri bagaimana etika petugas parkirnya, berapa kali kita ditarik uang Rp2.000 meski cuma pindah beberapa toko,” ujar Askun, Selasa 13 Mei 2025
Disamping itu jelas Askun, tidak adanya transparansi terkait pengelolaan retribusi parkir. Banyak petugas yang tidak memberikan karcis, yang mengindikasikan parkir liar dan tidak resmi.
“Kalau parkir itu resmi, ya harus ada karcis dong. Tapi kenyataannya? Tidak ada. Uangnya masuk ke mana? Harusnya Bapenda bisa buka data itu, berapa sebenarnya pendapatan dari retribusi parkir ini,” katanya.
Pria yang menjabat Ketua Peradi ini menyoroti kondisi trotoar yang tidak ramah pejalan kaki karena digunakan untuk berdagang. Pihaknya mendesak Satpol PP dan Dinas Perhubungan Karawang untuk bertindak tegas menertibkan pedagang kaki lima yang menghalangi trotoar, serta menertibkan juru parkir liar yang beroperasi tanpa izin.
“Pejalan kaki tidak dihargai sama sekali. Jalan kaki saja susah karena trotoarnya dipakai dagang dan parkir. Di mana Pol PP? Di mana Dishub? Kenapa tidak ditertibkan? Ini wajah kota sedang dibangun, tapi jadi rusak karena hal-hal seperti ini,” ujarnya dengan nada geram.
Kritiknya ini tambah Askun, bukan untuk menjatuhkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi Karawang yang menurutnya butuh penataan yang lebih serius dan berpihak pada masyarakat umum. ***
