Pewarta : RUDI ‘BOY’ RUSYANA | Editor : RYAN S KAHMAN
“Masukkan saja semua rumah tidak layak huni di wilayahnya masing-masing ke sistem, sehingga tidak akan ada yang tertinggal, karena kalau sudah masuk ke sistem nanti kita yang akan mengatur sesuai dengan kemampuan anggaran kita,” demikian Ambu Anne
PURWAKARTA | BANTUAN perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) sebanyak 300 unit dari Pemkab Purwakarta itu akan direalisasikan secara bertahap kepada masyarakat dengan nilai sebesar Rp20 juta setiap rumahnya.
“Hari ini kita salurkan bantuan itu kepada warga di Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan atas nama Aep, dia tinggal sendiri dengan kondisi fisik yang memang lemah karena memiliki riwayat sakit yang sudah lama. Hari ini kita akan menyerahkan bantuan rutilahu sebesar Rp20 juta, nanti akan dibantu secara administrasi oleh camat dan kades sawah kulon,” ujar Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, Kamis 20 Oktober 2022 di lokasi kegiatan.
Menurutnya, anggaran Rp20 juta tersebut berasal dari APBD II rutin disalurkan melalui program gempungan setiap pekannya sebanyak 3 sampai 5 penerima. Target 300 rumah diharapkan dapat terealisasi hingga akhir tahun nanti, dan masyarakat merasa terbantu dengan adanya bantuan ini.
BACA JUGA : Jadi Tuan Rumah Pemilihan Duta-Duta Qasidah Tingkat Nasional, Ini Persiapan Kabupaten Karawang
“Jadi yang harus diketahui adalah sistemnya tidak bisa fleksibel, kecuali rumah yang roboh karena bencana alam kena longsor kemudian juga karena banjir dan kebakaran, nah itu bisa diproses pada saat itu, tetapi kalau rumah seperti kondisi rumahnya tidak layak huni ini, itu harus dientris datanya setahun sebelumnya, tetapi kita siapkan anggaran setiap tahun nya selalu ada,” kata Ambu Anne.
Bupati juga mengaku memiliki data penerima program tersebut secara by name by adress yang telah harus dientri ditahun sebelumnya oleh pihak desa dan kelurahan terkait. Realisasi bantuan satu tahun kemudian, sistem ini harus diketahui bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Masukkan saja semua rumah tidak layak huni di wilayahnya masing-masing ke sistem, sehingga tidak akan ada yang tertinggal, karena kalau sudah masuk ke sistem nanti kita yang akan mengatur sesuai dengan kemampuan anggaran kita,” demikian Ambu Anne.***
