SUBANG-Sinfonews.com
Bupati Subang Hj. Imas Aryumningsih menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang dengan agenda rapat tentang 2 buah Raperda yaitu Raperda usul prakarsa DPRD tentang perubahan Perda No. 4 tahun 2015 tentang desa, nota pengantar eksekutif tentang Raperda perubahan perda no. 7 tahun 2016 tentang SOTK Kabupaten Subang. Kamis (5/10/17).
Rapar PAripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Subang ir. Beni Rudiono serta dihadiri juga oleh Sekda Subang, Unsur Muspida, perwakilan Kepala OPD dan tamu undangan lainnya.
Perwakilan dari anggota dewan membacakan tentang nota pengantar Raperda no. 4 tahun 2015 tentang Desa bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah.
berdasarkan prakarsa masyarakat, desa diberikan kewenanngan lebih, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk dan pembangunan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
beberapa hal kewenangan desa adalah kewenangan desa meliputi, membina masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengembangkan kehidupan sosial dan mewakili desa utuk menunjuk kuasa hukum.
berdasarkan kewengan tersebut desa memiliki tanggung jawab yang besar serta mendapatkan perlindungan hukum
penyapaian nota pengantar eksekutif tentang Raperda perubahan Perda no. 7 tahun 2016 tentang SOTK Kabupaten Subang oleh Bupati Subang berdasarkan dasar hokum Undang-undang no. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah no. 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.
Permasalahan krusial yang terjadi di urusan pemerintahan di bidang keuangan yang berdasarkan verifikasi dan palidasi pemetaan bidang keuangan mendapatkan nilai 1000 dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan memperoleh nilai 941 urusan pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam dua badan tipe A sehingga penunjang urusan pemerintahan tersebut diwadahi 2 badan yakni badan keuangan daerah dan badan pendapatan daerah
berkaitan dengan lembaga penanggulangan bencana yang didasari oleh undang-undang no. 24 tahun 2007 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.
ketentuan PP no. 18 tahun 2016 mengenai urusan bencana tidak dikategorikan urusan pemerintahan tetapi dalam pasal 117 bahwa ketentuan mengenai perangkat daerah tentang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai peraturan perundang- undangan mengenai penanggulangan bencana. (RyaSKa)
