PURWAKARTA-Sinfonews.com
Sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai Persatuan Ulama Purwakarta (PUP) baru-baru ini mendatangi Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta Barat.
Kedatangan mereka yang berjumlah sekitar lima puluhan orang ini membawa petisi yang berisi penolakan terhadap bakal calon Gubernur Jawa Barat yang diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut, yakni Dedi Mulyadi.
Kejadian ini mengundang reaksi dari Sekjend DPP Partai Golkar Idrus Marham. Saat dikonfirmasi, Kamis (31/8), Idrus mengatakan Partai Golkar tidak akan serta merta mengikuti aspirasi yang disampaikan oleh sejumlah “ulama” tersebut. Apalagi, isi aspirasi itu berkaitan dengan sikap politik partai.
“Itu kan aspirasi, tetapi tidak serta merta kita terima. Kita kaji siapa orangnya, motivasinya apa, dan siapa yang ada di belakangnya. Kepentingan siapa yang mereka bawa,” jelas Idrus.
Menurut Alumni organisasi PMII tersebut, Tahun 2017 sudah memasuki tahun politik bagi Jawa Barat karena tahun depan, provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia ini akan menghadapi pemilihan Gubernur Jawa Barat. Maka dari itu, dirinya mengingatkan kepada semua pihak bahwa akan banyak manuver yang dilakukan.
“Kita harus mengetahui mana aspirasi objektif dan mana aspirasi subjektif, mana yang bergerak atas nama sendiri dan mana yang bergerak karena disuruh orang lain. Kita pelajari itu semua,” tegasnya.
Dalam konteks ini dirinya juga mengimbau kepada siapapun lawan politik Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi agar tidak menghalalkan segala cara apalagi dengan menebar fitnah dan fakta yang tidak benar tentang sosok Bupati Purwakarta tersebut.
“Jadi ya kita lihat dulu ulama itu, apakah betul ulama?, apakah betul itu kiai?,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Persatuan Ulama Purwakarta (PUP) sudah diberikan Maklumat oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Purwakarta agar tidak melakukan manuver yang bisa menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat luas.
Sebaliknya, mereka diimbau untuk menjadi pengayom seluruh unsur kekuatan sosial dan politik dan tidak berdiri di salah satu golongan yang berkepentingan. Cara yang ditawarkan dalam maklumat bernomor 13/07/MUI/VIII/2017 salah satunya dengan memperbanyak dzikir dan doa agar mendapatkan pemimpin yang amanah dan mampu mensejahterakan masyarakat.
Maklumat yang dikeluarkan pada tanggal 24 Agustus 2017 tersebut ditandatangani oleh Kiai John Dien selaku Ketua Umum MUI Purwakarta dan Yosep Solehudin selaku Sekretaris Umum MUI Purwakarta. ( RyaSKa )