Scrool Untuk Membaca
banner 325x300
banner 970x250
Nasional

‘IN MEMORIAM’ Mochtar Kusumaatmadja Sang Konseptor Wawasan Nusantara

2
×

‘IN MEMORIAM’ Mochtar Kusumaatmadja Sang Konseptor Wawasan Nusantara

Sebarkan artikel ini
Moehtar KusumaatmajaIn Memoriam@2021SINFONEWS.com
Moehtar KusumaatmajaIn Memoriam@2021SINFONEWS.com
banner 300x250

Pewarta : SUHERMAN , ST   I  Editor : RYAN S KAHMAN

“Mochtar Kusumaatmadja lahir di Jakarta pada 17 Februari 1929. Ia merupakan putra dari pasangan R. Taslim Kusumaatmadja dan Sulmini dan Profesi Menteri Luar Negeri Kabinet Pembangunan III dan IV Kabinet Pembangunan III dan IV (1978-1988”

SINFONEWS  I  MANTAN Menteri Luar Negeri (Menlu) Mochtar Kusumaatmadja meninggal dunia pada Minggu (6/6/2021). Mochtar merupakan menlu di era orde baru dan menjadi menteri atas kepercayaan Presiden Soeharto. Adapun Mochtar Kusumaatmadja lahir di Jakarta pada 17 Februari 1929. Ia merupakan putra dari pasangan R. Taslim Kusumaatmadja dan Sulmini dan Profesi Menteri Luar Negeri Kabinet Pembangunan III dan IV Kabinet Pembangunan III dan IV (1978-1988)

Mochtar Kusumaatmadja dikenal sebagai seorang akademisi dan diplomat Indonesia. Ia dilahirkan pada 17 Februari 1929 dari pasangan Taslim Kusumaatmadja, seorang apoteker ternama asal Sukapura, Jawa Barat, dan Sulmini Soerawisastra, seorang guru yang berasal dari Cirebon.

Mochtar Kusumatadmadja adalah seorang konseptor utama dalam penetapan prinsip Indonesia sebagai suatu negara kepulauan, yang kemudian ditetapkan dalam Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957.

Mochtar pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dari tahun 1974 sampai 1978 dan Menteri Luar Negeri dari tahun 1978 sampai 1988. Mochtar juga merupakan guru besar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

Pria yang memulai karier diplomasi pada usia 29 tahun ini dikenal piawai dalam mencairkan suasana dalam suatu perundingan yang amat serius bahkan sering menegangkan. Dia cepat berpikir dan melontarkan kelakar untuk mencairkan suasana. Mochtar menggemari olahraga catur dan berkemampuan berpikir cepat dan lugas. Ia pun suka sekali berkelakar.

Wakil Indonesia pada Sidang PBB mengenai Hukum Laut, Jenewa dan New York, ini berperan banyak dalam konsep Wawasan Nusantara, terutama dalam menetapkan batas laut teritorial, batas darat, dan batas landas kontinen Indonesia. Alumni S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1955), ini berperan banyak dalam perundingan internasional, terutama dengan negara-negara tetangga mengenai batas darat dan batas laut teritorial itu.

Berita Lainnya :  Menjelajahi Wisata Edukasi Kekinian di Museum Bale Panyawangan Diorama Nusantara

Tahun 1958-1961, dia telah mewakil Indonesia pada Konferensi Hukum Laut, Jenewa, Colombo, dan Tokyo. Beberapa karya tulisnya juga telah mengilhami lahirnya Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia, 1970.

Mochtar memang seorang ahli di bidang hukum internasional. Selain memperoleh gelar S1 dari FHUI, dia melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Yale (Universitas Yale) AS (1955). Kemudian, dia menekuni program doktor (S3) bidang ilmu hukum internasional di Universitas Padjadjaran dan berhasil lulus 1962.

BACA JUGA :
Diduga Ada Nepotisme Pelaksanaan Dana Desa Padat Karya Tunai (PKT) Desa Gebangjaya Cibuaya Terkesan Asal Asalan

Dari sejak mahasiswa, terutama setelah menjadi dosen di FH Unpad Bandung, Mantan Dekan Fakultas Hukum Unpad ini telah menunjukkan ketajaman dan kecepatan berpikirnya. Ketika itu, dia dengan berani sering mengkritik pemerintah, antara lain mengenai Manifesto Politik Soekarno. Akibatnya, dia pernah dipecat dari jabatan guru besar Unpad. Pemecatan itu dilakukan Presiden Soekarno melalui telegram dari Jepang pada 1962. Namun pemecatan dan ketidaksenangan Bung Karno itu tidak membuatnya kehilangan jati diri. Kesempatan itu digunakan Mochtar untuk menimba ilmu di Harvard Law School (Universitas Harvard), dan Universitas Chicago, Trade of Development Research Fellowship tahun 1964-1966. Malah kemudian kariernya semakin melonjak setelah pergantian rezim dari pemerintahan Soekarno ke pemerintahan Soeharto.

Di pemerintahan Orde baru, sebelum menjabat Menteri Luar Negeri Kabinet Pembangunan III dan IV, 29 Maret 1978-19 Maret 1983 dan 19 Maret 1983-21 Maret 1988, menggantikan ‘Si Kancil’ Adam Malik, Mochtar terlebih dahulu menjabat Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan II, 28 Maret 1973-29 Maret 1978. Namun tampaknya dia lebih menunjukkan kepiawaian dalam jabatan Menlu dibanding Menteri Kehakiman.

Di tengah kesibukannya sebagai Menlu, dia sering kali menyempatkan waktu bermain catur kegemarannya, terutama pada perayaan hari-hari besar di departemen yang dipimpinnya. Bahkan pada akhir tahun 1985, ia terpilih menjadi Ketua Umum Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi).

Berita Lainnya :  Pertemuan AMMTC ke-17 di Labuan Bajo, Gerbang Polri dan ASEAN Jaga Kawasan dari Kejahatan Transnasional

Mochtar dikenal tekun memperjuangkan konsep Wawasan Nusantara itu sepanjang karirnya di pemerintahan hingga dunia internasional mengakuinya 25 tahun kemudian. Ketika menjadi rektor Unpad pada 1972, Mochtar mencetuskan gagasan hukum lingkungan hidup bukan hanya tataran nasional melainkan internasional yang mendahului lahirnya gerakan pembangunan lingkungan hidup yang dikumandangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pendekatan yang dipakai mengacu pada hukum tradisional suku-suku bangsa di Indonesia yang sangat sadar dan arif mengatur tata lingkungan hidup.

Ketika masih menjabat sebagai Menlu, Mochtar membentuk Yayasan Nusantara Jaya pada 1984 sebagai organisasi nirlaba yang mempromosikan kebudayaan Indonesia, disusul dengan membentuk Orkes Kamar Nusantara (1988) yang kemudian berganti menjadi Simfoni Nusantara. Mochtar yang gemar memasak dan terkenal dengan masakan martabak telur dengan daging cincang ketika studi di Amerika Serikat, juga mengedepankan pentingnya diplomasi kuliner dan bermimpi masakan Indonesia dengan sentuhan khusus dapat terkenal seperti masakan bangsa-bangsa lain.

Karier

  1. Wakil Indonesia pada Konferensi Hukum Laut, Jenewa, Colombo, Tokyo Konferensi Hukum Laut, Jenewa, Colombo, Tokyo (1958-1961)
  2. Wakil Indonesia pada Sidang PBB mengenai Hukum Laut, Jenewa dan New York Sidang PBB mengenai Hukum Laut, Jenewa dan New York (-)
  3. Guru Besar dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung (-)
  4. Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan II Kabinet Pembangunan II (1973-1978)
  5. Menteri Luar Negeri Kabinet Pembangunan III dan IV Kabinet Pembangunan III dan IV (1978-1988)

Pendidikan

  1. S2 Sekolah Tinggi Hukum Yale, Amerika Serikat () (1958-1962)
  2. S3 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung () (1962-1966)
  3. S3 Universitas Chicago, Amerika Serikat () (1966-)
  4. S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta () (1955-1958)
banner 1000x300
banner 1000x300