Ini Negara Demokrasi, PKS Tolak Penerbitan Perppu Anti Teroris

oleh
banner 300250

JAKARTA – SinfoNews.Com

PKS tidak sepakat dengan Penerbitan Perppu Antiterorisme. Pasalnya, revisi UU Antiterorisme yang diajukan sejak bulan Februari 2016 dalam tahap penyelesaian

Wacana penerbitan Perppu Antiterorisme bila RUU Antiterorisme tidak selesai pada akhir Juni 2018. Hal tersebut di tegaskan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo. PKS tidak sepakat dengan Penerbitan Perppu Antiterorisme. Pasalnya, revisi UU Antiterorisme yang diajukan sejak bulan Februari 2016 dalam tahap penyelesaian

Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid hal itu tak sesuai dengan Indonesia yang menganut paham demokrasi.

“Ya secara fisik kita tidak mendukung Perppu, karena Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi bukan negara perppu. Jangan sedikit-sedikit (terbitkan) perppu,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Menurut Hidayat, untuk mengatasi beragam persoalan yang ada, pemerintah harus melewati jalur-jalur yang sudah ditentukan. Masih ada revisi UU Antiterorisme yang harus diselesaikan dan segera disahkan terlebih dahulu.

“Selesaikanlah pemerintah, dan kemudian kita bahas bersama-sama. Janganlah kita semuannya ingin membahas terorisme tapi kemudian segala sesuatu dilompati, tidak diikuti jalur-jalur yang seharusnya bisa kita kerjakan,” papar Hidayat.

Hidayat meyakini  revisi UU Antiterorisme bisa selesai dan disahkan tepat waktu. Setelah disahkan, UU tersebut akan jadi landasan hukum yang kuat untuk menangani aksi teror. #BangSinfo

 

banner 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *