Scrool Untuk Membaca
banner 325x300
banner 970x250
Purwasuka-Bekasi

Jadi Rumah Hantu, Askun : Dibiarkan Mangkrak Bertahun-tahun, Proyek IGD RSUD senilai 21 Miliar di Karawang Mubazir

20
×

Jadi Rumah Hantu, Askun : Dibiarkan Mangkrak Bertahun-tahun, Proyek IGD RSUD senilai 21 Miliar di Karawang Mubazir

Sebarkan artikel ini
Asep Agustian Pengamat Politik dan Kebijakan Pemerintah@2024SINFONEWS.com
Asep Agustian Pengamat Politik dan Kebijakan Pemerintah@2024SINFONEWS.com
banner 325x300

KARAWANG, SINFONEWS.com | PEMANDANGAN miris dan tidak sedap terjadi jika kita melintas jalan pusat perkotaan Karawang. Hampir beberapa tahun terakhir, Proyek Gedung IGD RSUD Karawang dalam keadaan terbengkalai dan disebut-sebut menjadi rumah hantu.

banner 325x300

Pengamat Politik dan Kebijakan Pemerintah Asep Agustian , SH, MH  sendiri sangat menyangkan kondisi gedung IGD RSUD Karawang yang berada di Wilayah Perkotaan Karawang, itu dalam keadaan terbengkalai.

Idealnya diungkapkan Askun sapaan akrabnya, Proyek gedung IGD RSUD itu tidak dibiarkan mangkrak hingga rusak dan terbengkalai seperti kondisi saat ini

“Jadi merusak tatanan mata pengelihatan yang ada untuk orang yang datang ke galuh melihat RSUD Karawang lalu di sebelahnya ada bangunan yang mangkrak dibiarkan dan ditinggalkan begitu saja,” ungkapnya. Jum’at 12 Januari 2024.

Pembangunan proyek IGD RSUD Karawang jelas Askun merupakan Pekerjaan Rumah (PR) bagi Bupati Karawang yang baru setelah ditinggalkan oleh bupati yang sebelumnya.

“Saya bertanya, sebenarnya proyek ini mau dilanjutkan apa tidak, ini PR bagi Bupati Karawang yang baru,” tanyanya.

Dikatakan pria yang menjabat sebagai Ketua DPC Peradi Karawang ini,  proyek IGD RSUD yang menelan anggaran puluhan miliar itu dalam perjalannya bahkan sempat menjadi temuan BPK senilai 500 juta rupiah.

“Selain mangkrak dan seperti kandang hantu, proyek IGD ini jadi temuan BPK. Ini mau dicicil sampai kapan? Dan setelah selesai pengembalian secara dicicil, pembangunannya mau dilanjutkan apa tidak,” tanyanya lagi.

Askun juga sentil kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menindaklanjuti temuan tersebut dan meminta Kejaksaan Negeri Karawang maupun pihak kepolisian untuk segera bertindak.

“Ini APH nya kemana saja ko dibiarkan begitu saja, yang sudah jelas pembangunan itu mangkrak dan bahkan jadi temuan, coba dong disidik ini kan sudah lama,” tegasnya.

Askun juga meminta Dirut RSUD Karawang untuk memberikan kejelasan kepada publik terkait mengkraknya pembangunan proyek IGD RSUD Karawang.

“Baik Pengguna Anggaran (PA) maupun PPTK jika perlu Dirut RSUD itu harus menjelaskan kepada publik dong kenapa ini bisa terjadi,” pintanya.

BACA JUGA : Diawal Tahun 2024 DPRD Karawang Bahas 12 Raperda, Ketua Bapemperda : Prioritas Raperda Tentang Moda Transportasi Berbasis Online

Sebelumnya, terkait adanya temuan BPK, dibenarkan oleh PPTK RSUD Karawang Marwah, diakuinya tengah melakukan proses pengembalian terkait temuan pada proyek IGD RSUD Karawang tersebut.

“Betul pak, ada temuan sebesar 500 jutaan sekarang sedang proses pengembalian dengan cara dicicil, kesepakatan dengan vendor akan diberesin bulan ini (Desember) pak, dan kami sudah melakukan pendampingan juga dengan kejaksaan,” ungkapnya.

Sementara itu ditempat terpisah, Kepala BPKAD Karawang Arif Bijaksana mengatakan sampat saat ini belum ada pengembalian secara penuh terkait pengembalian temuan pada proyek IGD RSUD Karawang.

“Terbaru di akhir bulan desember tahun 2023 kemarin RSUD sudah melakukan pengembalian sebesar Rp 150 juta, dan sebelumnya juga sudah melakukan pengembalian Rp 200 juta. Jadi masih belum lunas,” terangnya.

Sementara menurut keterangan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Karawang, Rudi Iskonjaya mengatakan bahwa tidak ada kordinasi terkait proyek IGD RSUD Karawang. Pihak Kejaksaan hanya dilibatkan sebagai pembantu melalui Surat Kuasa Khusus (SKK)Penagihan.

“Tidak ada kordinasi, disini kejaksaan hanya membantu melalui SKK penagihan terkait pengembalian pada temuan proyek IGD di RSUD Karawang, dan kita berhasil menagih kepada pihak penyedia dengan cicilan,” terangnya.

Untuk diketahui, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)  menemukan kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Perawatan Krisis Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karawang.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karawang tahun anggaran 2021 kekurangan volume pada pembangunan proyek tersebut mencapai hingga Rp 500 juta rupiah.

Tahap I paket pekerjaan konstruksi tersebut dikerjakan oleh PT. DS dengan nilai sekitar Rp. 21 Miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) I Propinsi Jawa Barat.***

Print Friendly, PDF & Email
banner 325x300
banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *