“Konsep ekonomi tradisi yang sederhana namun efektif, mulai dari pengaturan pengeluaran rumah tangga hingga peningkatan pendapatan lewat berbagai kreativitas lokal, sangat relevan”
KARAWANG (SINFONEWS.com)-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terus memperkuat upaya pengendalian laju inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Pemprov menyoroti sinergi antara digitalisasi dan penguatan ekonomi berbasis tradisi sebagai fokus utama. Rabu (11/6/2025), Kabupaten Karawang menjadi tuan rumah Pasamoan Agung. Acara ini mengangkat tema ‘Strategi Menjaga Daya Beli dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengendalian Inflasi dan Perluasan Digitalisasi’ dan berlangsung di Gedung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.
Tantangan Inflasi dan Pentingnya Ekonomi Tradisi
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menekankan langkah ini krusial untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Ia menjelaskan, tingkat inflasi Jawa Barat saat ini berada di angka 1,47 persen, masih dalam batas toleransi. Meskipun demikian, Herman mengingatkan semua pihak agar tetap waspada terhadap potensi deflasi yang justru dapat merugikan produsen.
“Inflasi itu tantangannya dua sisi. Kalau tinggi, konsumen susah. Kalau deflasi, produsen susah. Maka, idealnya inflasi terjaga di angka 2,5 persen plus minus 1 persen,” ujar Herman usai High Level Meeting TPID-TP2DD (Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) se-Jawa Barat. Menurutnya, konsep ekonomi tradisi yang sederhana namun efektif, mulai dari pengaturan pengeluaran rumah tangga hingga peningkatan pendapatan lewat berbagai kreativitas lokal, sangat relevan.
Karawang Terapkan Strategi 4K untuk Ketahanan Pangan
Di Karawang sendiri, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menjelaskan beberapa upaya yang telah dilakukan dalam pengendalian inflasi. Salah satunya adalah melalui implementasi strategi 4K untuk menjaga ketahanan pangan. Strategi ini mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
“Pada tahun 2025 ini, Kabupaten Karawang sudah mengadakan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 38 kali. Kami menargetkan hingga 60 kali dalam tahun ini. Komoditas yang tersedia meliputi beras, minyak goreng, hortikultura, daging ruminansia, dan daging unggas,” jelas Bupati Aep.
Perlindungan Petani sebagai Prioritas
Untuk mendukung ketersediaan pangan di Kabupaten Karawang, Bupati Aep menambahkan bahwa pihaknya juga melakukan perlindungan terhadap petani. Bentuk perlindungan ini beragam, mulai dari asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, hingga Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk melindungi dari risiko gagal panen.
“Perlindungan terhadap pertanian pun menjadi skala prioritas kami. Kami memberikan pembebasan pembayaran PBB maksimal tiga hektare per petani. Kami juga melakukan pengecekan PH tanah di 309 desa atau kelurahan. Dari luas baku sawah Kabupaten Karawang 101.143,4 Hektare, Luasan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Karawang mencapai 87.253,2 Hektare,” pungkasnya.
