KAB.BANDUNG BARAT-Sinfonews.com
Abubakar, Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab. Bandung Barat,mengultimatum
akan memecat kader partainya yang tidak mendukung bakal calon kepala daerah yang diusung partai tersebut. Rekomendasi DPP PDIP untuk bakal calon Bupati Bandung Barat diperkirakan akan keluar pada September nanti.
“Yang tidak mendukung kita pecat saja. Tapi, tentunya itu sesuai dengan AD/ART partai,” ujar Abubakar di Lembang.
Dukungan kader terhadap bakal calon yang direkomendasikan partai merupakan bentuk kepatuhan terhadap partai. Ia mengaku tak akan pandang bulu memecat kadernya yang tidak taat pada keputusan partai.
Lebih jauh Abubakar menjelaskan kepatuhan terhadap partai dibutuhkan agar PDIP tetap solid di Pilkada 2018 nanti. Pasalnya kekompakan di internal partai, menurut dia, menjadi kunci partai ini dalam memimpin Bandung Barat selama dua periode atau sepuluh tahun terakhir.
“Ketika mandat partai sudah dikeluarkan, kader harus solid. Sebab, tidak mungkin partai bisa memenangi Pilkada jika internal partai sendiri tidak solid,” ujarnya.
Ketua DPC PDIP ini menambahkan, September mendatang rekomendasi bakal calon PDIP dari DPP akan keluar. Setelah mandat tersebut turun, target kemenangan di Pilkada pun harus bisa diraih.
“Dari segi tahapan proses politik di DPD maupun PDIP sudah berjalan. Namun
bagi kami turun mandat ini lebih cepat itu akan lebih baik. Sebab, kesempatan kami untuk mengonsolidasikan partai itu akan maksimal,” katanya.
Untuk diketahui, beberapa bakal calon bupati dari PDIP di antaranya Elin Suharliah Abubakar (Ketua Tim Penggerak PKK KBB), Aa Umbara ( Ketua DPRD KBB) , dan Yayat Soemitra (Wakil Bupati KBB). Ketiga bakal calon tersebut menempati urutan tertinggi dalam survei internal PDIP Jabar beberapa waktu lalu. Sementara Wakil Bupati Bandung Barat Yayat Soemitra optimistis dirinya masih berpeluang untuk direkomendasikan DPP. Apalagi, dia mengaku sudah mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk melanjutkan kepemimpinan Abubakar.
“Keputusan itu disampaikan seusai Pilkada periode lalu. Dan, itu diketahui semua kader PDIP. Sampai sekarang, belum ada perintah yang mencabut keputusan itu,” katanya belum lama ini. ( RyaSKa )
