KARAWANG, SINFONEWS.COM
PT. Jatisari Lestari Makmur (JLM) yang kasusnya pernah melambung dan ramai menjadi polemik, kini entah apa penyebabnya kasus yang terjadi pada PT. JLM hilang ditelan bumi. Padahal sempat Kadis DPMPTSP Karawang emmberikan statement kekecewannya terkait permasalahan PT. JLM yang seolah menyudutkan dirinya. Padahal sudah cukup jelas, pihaknya bersama Bupati Karawang, menyatakan dengan tegas, bahwa IMB pabrik PT. JLM tidak terdaftar di Dinasnya.
Permasalahan PT. JLM yang hilang ditelan bumi mendapat respon dari pemerhati pemerintahan dan politik, Andri Kurniawan melayangkan pendapatnya tekait statement Kadis DPMPTSP
“Sikap Kadis DPMPTSP Karawang sudah benar, dan hal yang sangat wajar dan sangat manusiawi, ketika dalam situasi seperti itu, pak Kadis mengungkapkan unek – uneknya. Saya pun masih meyakini statement Kadis DPMPTSP dan Bupati Karawang soal tidak terdaftarnya IMB tersebut, karena tidak mungkin lah, belau berdua berbohong. Apa lagi itu di sampaikan dalam acara jumpa pers dengan rekan – rekan media,” tutur Andri Kurniawan kepada Sinfonews.com Senin (04/11)
Menurut hemat saya, sudah tidak perlu lagi di persoalakan, apa lagi sampai mendesak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ka DPMPTSP) Karawang, untuk melakukan pelaporan atas dugaan pemalsuan tanda tangan serta dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pabrik PT. JLM yang di duga palsu. Pasalnya proses hukumnya sedang berjalan, dan sedang di tangani secara intensif oleh pihak Kepolisian. Ada pun soal dugaan pemalsuan tersebut, nanti juga pasti terungkap dengan sendirinya.
“Saya sepakat dengan sikap Kadis DPMPTSP Karawang, yang lebih memilih tidak melaporkan dugaan pemalsuan IMB tersebut. Kita percayakan penuh saja pada yang berwenang,” ungkapnya
Sementara itu di tempat yang sama, Nana Nurhusna Hidayat, Sekretaris Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, senada dengan apa yang disampaikan Andri Kurniawan
“Permasalahan PT. JLM merupakan permasalahan serius mengenai perizinan di Karawang, ini harus menjadi bahan evaluasi semua pihak, termasuk kami dari unsur Legislatif,” jelasnya
Lebih lanjut, Nana menambahkan, dari pada kisruh terus seperti ini, ada baiknya semua perizinan yang ada di Karawang, dari mulai perizinan yang terkecil sampai yang besar, lebih baik di sistem Online kan saja. Agar tidak ada lagi saling curiga.
“Dengan sistem Online, secara otomatis terhindar dari pertemuan antara pemohon dan pihak dinas sebagai leading sektor yang melayani perizinan. Ada pun soal pembayaran retribusi, bisa di bayar melalui perbankkan,” kata Nana
Menurutnya, selain untuk menghindari saling curiga, dengan sistem Online, bisa lebih safety dari ulah – ulah oknum calo yang tidak bertanggung jawab. Karena ketika sudah ada masalah, tetap saja pihak Dinas yang di repotkan. Padahal belum tentu Dinas itu mengetahui persoalannya? Tapi ketika sudah menyangkut perizinan, tetap saja Dinas ketarik – tarik.
“Ya walau pun hanya di sebut – sebut, kalau sudah kejadian kan persoalannya dengan nama baik pejabat secara pribadi, maupun nama baik lembaga,” pungkasnya. ( RyaSKa)
