“Mari kita menjaga ruang demokrasi lokal ini tetap jernih: mendukung jika benar, mengkritik jika keliru, dan memberi waktu bagi proses untuk bekerja”
PURWAKARTA (SINFONEWS) – Baru beberapa bulan menjabat, Bupati Om Zein menghadapi gelombang kritik dari berbagai pihak.
Isu penataan birokrasi yang terkesan lamban, hingga program-program yang publik sebut “jalan di tempat”, menjadi perbincangan hangat. Namun, mari kita bertanya jujur: apakah penilaian ini sudah adil?
Memimpin daerah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ketika seorang kepala daerah dilantik, ia mengambil alih bukan hanya jabatan, tetapi juga tumpukan persoalan warisan masa lalu.
Om Zein datang membawa janji-janji perubahan—itu benar. Namun, seberapa wajar jika kita mengharapkan semua janji itu langsung terwujud dalam hitungan minggu atau bulan?
Yang sering luput dari sorotan adalah proses yang berjalan di balik layar. Kebijakan publik bukan sulap. Kebijakan publik menuntut perencanaan, penganggaran, konsultasi lintas lembaga, hingga adaptasi tim baru yang membutuhkan waktu. Di pemerintahan, semuanya mengikuti prosedur ketat dan tidak bisa melompat pagar sembarangan.
Kita perlu bersikap cerdas dalam mengawasi. Kritik itu sehat, asalkan kita menyampaikannya dengan data dan pemahaman konteks. Namun, menuntut hasil instan dalam enam bulan pertama justru dapat merusak semangat reformasi yang baru tumbuh.
Apakah Om Zein membutuhkan pengawasan? Tentu. Tapi apakah kita harus menghakiminya sekarang? Tahan dulu.
Satu tahun memberikan waktu yang cukup untuk melihat arah kepemimpinan ini. Jika setelah itu hasilnya masih samar, suara kritis masyarakat akan menjadi penyeimbang yang sah.
Namun, sebelum waktunya tiba, mari kita jaga ruang demokrasi lokal ini tetap jernih: dukung jika benar, kritik jika keliru, dan berikan waktu bagi proses untuk bekerja.
Karena perubahan tidak kita lahirkan dari desakan panik, tetapi dari kesabaran, konsistensi, dan kepercayaan yang kita tanam tepat pada waktunya.
