Penulis : BangSINFO I Editor : Ryan S Kahman
“Seharusnya menutup defisit tersebut jelasnya, bisa juga dengan memaksimalkan PAD diantaranya ‘tagih para pemilik hutang’, itupun jika pemda mau lebih berkeringat untuk menagihnya disertai keberanian Bupati sebagai pengambil kebijakan dan didampingi oleh Wakil Bupati ( entah diberi kewenangan atau tidak)”
KARAWANG, SINFONEWS.com-KOMISI II DPRD Kabupaten Karawang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa Badan dan Dinas Penghasil PAD diantaranya. Dishub, Disperindag serta organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait. Hasil rapat kemarin diketahui Pemda memiliki tagihan hutang (Baca:Piutang) dengan grand total sebesar 525 miliar 520 juta.
“Kami komisi II DPDR Karawang kemarin dengan Badan dan Dinas Penghasil sungguh mengagetkan. Pasalnya Pemda Karawang memiliki tagihan hutang dengan grand total sebesar 525 miliar 520 juta,” jelas salah seorang anggota Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Natala Sumedha, SE,AK saat di konfirmasi SINFONEWS.com, Rabu (30/10)
Dijelaskannya, tagihan yang harus dipungut oleh Pemda Karawang sebesar 525 miliar 520 juta itu, diantaranya kerjasama Pasar BOT (Build Operate Transfer) yang dilakukan sejak 2013 s/d 2019 yaitu dengan ALS, Celebes, Senjaya dan Inconi.
“Ketiga Perusahaan yang bekerjasama dengan Pemda Karawang ini, memiliki piutang dengan total 8 M 52 juta yang harus ditagih bahkan belum di tagih oleh Pemda Karawang,” jelasnya.
Ditambahkannya, uang sebesar itu mengendap di PT. ALS sebesar 700 juta, PT. Celebes sebesar 2,6 M. Dimana keduanya mengelola Pasar Cikampek 1 yang sempat sengketa. Sementara Pasar Johar yang dikelola olehPT. Senjaya juga masih menyisasikan hutang kepada pemda sebesar 800 juta dan PT.Inconi pengelola pasar Cikampek 2 belum melunasi hutang sebesar 2,8 M.
Natala meyakini bahwa para pedagang dan pemiliki kios setiap bulannya pasti ditagih bayar iuran oleh pengelola pasar tersebut.
“Pertanyaannya kenapa uang itu tidak disetorkan sebagai kontribusi ke kas pemda sesuai MoU kerjasama tersebut. Apakah pihak ketiga tersebut bisa disebut wanprestrasi,” tandas Natalaa
Dirinya menyayangkan sikap Pemdakan didiam saja, dimana bupati sebagai pemegang kebijakan tertinggi tidak memberi instruksi untuk mengambil tindakan hukum seperti kerjasama dengan Kejaksaan dalam menagih piutang tersebut.
“Jelas-jelas uang tersebut seharusnya menjadi hak pemerintah daerah kabupaten Karawang,” ungkap anggota Komisi II DPRD Karawang.
Selain piutang ketiga Perusahaan yang bekerjasama dengan Pemda Karawang, juga Piutang dari Tera ulang sebesar 500 juta. Padahal menurutnya kami bisa tertagih diakhir tahun ini. Dan masih bisa kita maksimalkan terkait tentang Tera ulang tersebut yaitu tera ulang meter PLN meter PDAM timbangan di pabrik-pabrik timbangan di pasar tradisional maupun pasar BOT.
“Yang jadi permasalahan pemda kekurangan orang yang mengerti tentang meterologi. Hal ini menjadi tugas berat BKSDM,” ujar Natala.
Politisi PDI Perjuangan yang selalu kritis terhadap kebijakan pemerintah ini lebih jauh menjelaskan piutang Pajak bumi dan bangunan atau lebih familiar disebut PBB sebesar 529 M dan baru tertagih 13 M.
“Uang sebesar 516 yang mesti ditagih pemda Karawang, Dimana piutang tersebut terdiri dari dua bagian sejak tahun 2013 / 2018 yaitu, piutang PBB dari limpahan kewenangan pusat 232 M dan piutang setelah dikelola oleh kabupaten Karawang sebesar 237 M,” ujar Natala
Baca SINFONEWS.com, berikutnya :
Dandim dan Plt Bupati Turun Langsung ke Jalan Jemput Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
Belum lagi piutang restibusi jasa umum Restribusi Parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga itupun masih menyisakan 180 juta yang belum tertagih. Padahal hampir dipastikan setiap pengendara yang memarkirkan kendaraan ditepi jalan selalu dipungut parkir, ditambah lagi Piutang penggunaan jasa laboratorium Dinas Lingkungan Hidup sebesar 300 juta yang masih mengendap di perusahaan.
“Bukan angka yang kecil dengan total piutang sebesar 525,520 rupiah. Padahal selama ini TAPD ketika menutup defisit selalu melakukan efisiensi,” tambahnya.
Seharusnya menutup defisit tersebut jelasnya, bisa juga dengan memaksimalkan PAD diantaranya ‘tagih para pemilik hutang’, itupun jika pemda mau lebih berkeringat untuk menagihnya disertai keberanian Bupati sebagai pengambil kebijakan dan didampingi oleh Wakil Bupati ( entah diberi kewenangan atau tidak).
“Kejar para pemilik hutang jangan cuma bisa goyang tik tok tapi digoyang perusahaan dan pihak ketiga yang punya hutang tidak selincah goyang tik tok,” seloroh Natala
Saat disinggung terkait sewa tanah yang digunakan oleh Ramayana, Menurutnya masih terlalu kecil sekitar USD 4500 yang sudah berlangsung bertahun-tahun dan belum dilakukan evaluasi oleh bagian kerjasama Daerah serta belum berjalannya pemutihan IMB di BPMPTSP terkait perubahan bangunan rumah yang ada di perkotaan dan perumahan, pengalihfungsian gudang menjadi tempat produksi dll
“Masih banyak persoalan yg menjadi benang kusut yg harus diperbaiki diakhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Karawang, kami berharap bisa tuntas sebelum masa jabatan berakhir,” tutup Natala.(***)
