Laporan : SUPRIATNO I Editor : RYAN S KAHMAN
“Rencana awal biaya pilkada Karawang diangka 74 milyar rupiah, namun seiring bertambahnya lokasi TPS menjadi 83 milyar rupiah,” papar Olina, seraya dikatakannya, jika besaran angka tersebut, tidak termasuk untuk biaya pengadaan alat pelindung diri (APD).
SINFONEWS I KARAWANG – USAI mendapat persetujuan pemerintah RI, menyoal penetapan tanggal pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Jawa Barat, langsung melanjutkan tahapan pilkada serentak.
Ketua KPU Kabupaten Karawang, Miftah Farid melalui teleconference di kantornya mengaku, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 30 kecamatan dan Panitia Pemilihan Suara(PPS) pada 309 desa dan kelurahan Di Kabupaten Karawang , telah siap melaksanakan tahapan pilkada menggunakan protokol kesehatan ” ujarnya, Senin petang (15/06)
Miftah menyebut , walau Gubernur Jawa barat, Ridwan Kamil, tak setuju dengan agenda 5 tahunan KPU yang bakal digelar serentak di tanah air tanggal 9 Desember 2020 mendatang, beralasan suasana pandemi covid 19, namun pemerintah RI telah menyetujui hal ini, urainya.
Ditempat yang sama, Sekretaris KPU Karawang, Olina Theresia Santi Dewi menjelaskan, jelang pilkada Karawang, pihaknya kembali ajukan permohonan tambahan biaya pilkada sebesar 9 milyar rupiah kepada pemerintah setempat.
“Permohonan tambahan biaya pilkada 9 milyar rupiah ke Pemda Karawang, rencananya untuk pengadaan tambahan tempat pemungutan suara,” kata Olina.
Olina menyebut, guna kepentingan Pilkada Karawang, pihaknya berencana menyiapkan 4.904 TPS, dari rencana awal 3.530 TPS.
“Rencana awal biaya pilkada Karawang diangka 74 milyar rupiah, namun seiring bertambahnya lokasi TPS menjadi 83 milyar rupiah,” papar Olina, seraya dikatakannya, jika besaran angka tersebut, tidak termasuk untuk biaya pengadaan alat pelindung diri (APD).
“Pengadaan APD, akan dibiayai APBN, setelahnya ada surat edaran KPU pusat atau ada keputusan Presiden RI melalui menteri keuangan, yang akan dimasukan ke DIPA masing-masing penyelenggara pilkada, terang Olina.
Olina mengaku, dari biaya pilkada 83 milyar rupiah yang ada pada instansinya, pihaknya telah lakukan efisiensi anggaran sebesar 3 milyar rupiah guna memutus kerumunan massa, urainya.
“Efisiensi anggaran pilkada oleh KPU Karawang, diantaranya meniadakan acara sepeda santai dan festival budaya, kata Olina, seraya menyebutnya akan melakukan verifikasi factual persyaratan dukungan pasangan calon bupati dan wakil bupati independent (perseorangan), mulai 24 juni 2020 hingga 14 hari kemudian. (***)