“Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa mahasiswa Sumedang tidak hanya mengkritik, tetapi juga siap mengawal kebijakan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Mereka berjanji akan kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka tak segera ditindaklanjuti”
SUMEDANG | PULUHAN mahasiswa dari tiga universitas di Sumedang turun ke jalan, menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Sumedang, Jumat 28 Februari 2025. Dengan pengamanan ketat dari TNI dan Polri, mereka menyuarakan delapan tuntutan utama, mulai dari transparansi anggaran APBD, efektivitas kunjungan kerja DPRD, hingga perbaikan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan.
Aksi ini dihadapi langsung oleh Hetty Andorina (Teh Cinot), Ari Budiman, serta sejumlah anggota DPRD dari berbagai fraksi, seperti Rizky Karisma (Gerindra), Hendar Ermawan (PKS), Rita (PPP), Ahmad Ali (PKB), dan Ari Budiman (Golkar).
Mahasiswa Soroti Anggaran dan Pelayanan Publik
Dalam audiensi yang berlangsung di ruang paripurna, Hetty Andorina menegaskan kesiapan DPRD menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.
“Kami siap menerima dan menyampaikan tuntutan kalian kepada pimpinan DPRD. Silakan setiap universitas mengirim satu perwakilan untuk menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
Salah satu tuntutan utama yang disoroti mahasiswa adalah transparansi anggaran. Lenya Sofyanis Suhaya, Sekretaris Umum HMI Sumedang, mengkritisi besarnya anggaran kunjungan kerja DPRD yang dinilai tidak transparan.
“Ada sekitar 40 kegiatan kunjungan kerja, tetapi kejelasannya masih dipertanyakan. Harus ada efisiensi dan prioritas anggaran yang lebih berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Dialavenia dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) juga menyoroti kondisi fasilitas pendidikan di Sumedang, terutama di wilayah Sumedang Utara, Sumedang Selatan, dan Jatigede.
“Banyak sekolah dasar yang bangunannya tidak layak. Saat hujan deras, siswa dan guru tidak bisa belajar dengan nyaman. Ini harus menjadi perhatian serius,” ungkapnya.
Selain pendidikan, mahasiswa juga mengkritik buruknya kualitas layanan kesehatan di Sumedang, termasuk dugaan adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam layanan medis di beberapa Puskesmas dan rumah sakit.
Delapan Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan kepada DPRD, yaitu:
- Transparansi dalam pengelolaan APBD Kabupaten Sumedang.
- Realisasi program kesejahteraan rakyat yang konkret.
- Pencabutan kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.
- DPRD harus berpihak kepada rakyat, bukan kelompok tertentu.
- Mendorong DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
- Penolakan terhadap Dwifungsi TNI.
- Penghentian pemborosan anggaran daerah.
- Kuota prioritas bagi masyarakat lokal dalam akses pendidikan di Jatinangor.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ari Budiman menyatakan DPRD telah melakukan langkah konkret, salah satunya perbaikan Jalan Buahdua-Surian.
“Kami sudah mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki jalan, dan kini sudah selesai. Hal yang sama akan kami lakukan untuk tuntutan lain,” ujarnya.
Namun, mahasiswa tetap waspada dan akan terus mengawal janji-janji DPRD.
“Kami akan memastikan delapan tuntutan ini benar-benar direalisasikan,” tegas Aril Muhamad Zamzam, Ketua BEM Ikopin.
Ketua BEM UPI Sumedang, Abiyu Kaplila Hadi Trama, juga menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam jika tuntutan mereka diabaikan.
“Kami akan terus mengawal isu-isu lokal, termasuk fasilitas pendidikan di Jatinangor dan sekitarnya,” pungkasnya.
Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa mahasiswa Sumedang tidak hanya mengkritik, tetapi juga siap mengawal kebijakan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Mereka berjanji akan kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka tak segera ditindaklanjuti. ***
