‘Mahfud MD’ Disahkannya UU MD3, DPR Kacaukan Garis Ketatanegaraan

oleh
banner 300250

JAKARTA – SINFONEWS.COM

Disahkannya revisi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) oleh DPR RI, menuai polemik dan berbagai komentar dari kalangan aktifis, pakar hukum bahkan warga masyarakat seantero Nusantara. Bahkan Pakar Hukum tanah air , juga seorang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ( MK ), Mahfud MD ikut bersuara.

Menurutnya, dengan disahkannya UU MD3, DPR RI telah mengacaukan garis ketatanegaraan yang sudah diatur sebelumnya.

“DPR itu sudah mengacaukan garis-garis ketatanegaraan ya. Soal etika dicampur aduk dengan persoalan hukum,” tukas Mahfud.

Mahfud, menambahkan DPR tak boleh ikut campur dalam hal penegakan hukum‎. Ini dikarenakan wilayah tersebut merupakan urusan dan kewenangan pihak kepolisian dan kejaksaan.

“Misalnya orang dianggap menghina DPR atau apa, itu tidak perlu dewan etik, sudah ada hukumnya KUHP pidana, menghina atau mencemarkan pejabat publik atau lembaga publik, sudah ada hukumnya. Kenapa dimasukkan lagi MKD yang harus melapor?”‎ tandas Mahfud.

Yang menjadi persoalan jelas Mahpud, dalam revisi UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) oleh DPR RI yang baru disahkan tersebut, terdapat pasal yang mencerminkan campur aduknya etika dengan hukum. Pasal tersebut memberikan wewenang kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengadukan orang yang dinilai merendahkan martabat DPR secara lembaga dan atau perorangan. Misalnya kata Mahpud, saat ada orang yang menghina anggota DPR, tak perlu masuk ke Dewan Etik. Karena, sudah ada aturan hukumnya dalam KUHP pidana tentang penghinaan dan mencermarkan nama pabik pejabat publik atau lembaga publik.

“Harusnya DPR kalau mau campur adukkan penegakan hukum dengan etika, ya itu tidak boleh,” tegas Mahfud.

Diberitakan bahwa DPR RI mengesahkan revisi UU MD3 melalui rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Senin kemarin.

Meski diwarnai interupsi dari fraksi PPP dan walk out dari Partai Nasdem, Fadli Zon sebagai pimpinan rapat tetap mengetuk palu yang menandakan pengesahan UU tersebut .        (Red-Dari Berbagai Sumber)

banner 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *