“Beberapa kerawanan pemilu yang harus diantispasi terkait isu kampanye di media sosial kiranya ada dua pola serangan yakni saling serang antar kandidat atau pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati karawang serta pola serangan terhadap penyelenggara pemilu”
SINFONEWS.com, KARAWANG | DI ERA digital, tantangan pilkada 2024 ini adalah merebaknya hoax, pelintiran kebencian dan politisasi suku, agama, ras dan antar golongan di media sosial. Menyadari tingginya angka itu, Direktur Ruang Politik Indonesia Wawan Wartawan, meminta Bawaslu Karawang segera melakukan patroli siber.
Wawan menyampaikan, di tengah disrupsi media, di mana penggunaan media sosial begitu tinggi intensitas dan penyebarannya, hoaks menjadi lebih mudah diproduksi dan menyebar.
“Oleh karena itu Bawaslu dimasa Tahapan Kampanye ini harus sudah mulai mengaktifkan tim khusus Cyber Patrol atau patroli siber untuk melakukan patroli di media social,” jelas Direktur Ruang Politik Indonesia Wawan Wartawan, Jum’at 27 September 2024.
Dikatakannya, beberapa kerawanan pemilu yang harus diantispasi terkait isu kampanye di media sosial kiranya ada dua pola serangan yakni saling serang antar kandidat atau pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati karawang serta pola serangan terhadap penyelenggara pemilu.
Direktur Ruang Politik Indonesia juga meminta Bawaslu bersama stake holdr terkait segera melakukan Mitigasi potensi daerah rawan penyebaran kampanye medsos yang mengandung SARA, ujaran kebencian, dan hoaks.
“Terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat penetrasi internet yang tinggi dan tingginya penyebaran berita yang berisi serangan terhadap kandidat calon bupati dan wakil bupati karawang,” ungkap Wawan Wartawan.
Apalagi tambahnya, isu kampanye hitam terhadap salah satu paslon begitu mencuat akhir-akhir ini, mulai dari munculnya informasi soal paslon yang diindikasikan korup, pengerahan kepala desa hingga semakin menghangatnya isu terkait netralitas penyelenggara pemilu yang pada akhirnya sedikit banyak menyumbang potensi ketegangan politik.
“Oleh karena itu dibutuhkan sejumlah langkah antisipasi terhadap potensi lahirnya ketegangan politik akibat kampanye di medsos ini,” tandasnya.
Direktur Ruang Politik Indonesia menegaskan dengan pengawasan dan patroli siber yang dilakukan Bawaslu yang juga dibarengi dengan partisipasi publik melalui gerakan sosial, upaya untuk menangkap sejumlah konten yang bermuatan negatif bisa dilakukan.
“Selain itu, langkah ini sekaligus juga untuk memperkuat literasi digital masyarakat yang saat ini relatif masih jadi pekerjaan rumah,”tutup Wawan.***
