KARAWANG – SINFONEWS.com
Adanya dana desa pemerataan pembangunan bisa tercipta di seluruh Tanah Air, sehingga ketimpangan antara kota dengan desa, dan antara wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan
Pemerintah berharap desa dapat lebih berperan dalam ekonomi nasional dan lebih mendorong infrastruktur dan perekonomian desa
Sejak tahun 2015 sampai dengan 2018, pemerintah telah mengucurkan dana mencapai Rp 187 triliun yang terdiri dari Rp 20 triliun tahun 2015, Rp 47 triliun tahun 2016, Rp 60 triliun tahun 2017 dan Rp 60 triliun tahun 2018.
Menurut Ketua DPRD Kab. Karawang H. Toto Suripto, SE angka tersebut sangat besar sekali dalam sejarah anggaran di negara kita. Rp187 triliun dalam 4 tahun. Oleh sebab itu, penggunaannya harus tepat sasaran. Oleh karena itu desa dapat mengerjakan apa yang diperlukan menggunakan dana tersebut.
”Anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dasar di 74.957 desa se-Indonesia.,” ujar Ketua DPRD Kab. Karawang saat ditemui SINFONEWS.com di ruang kerjanya. Rabu (18/10)
Ditambahkannya, pemerintah terlihat serius untuk membangun dan mengembangkan desa. Sebagai mana kita ketahui bahwa dana desa ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
“Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya,” jelas H. Toto Suripto
Untuk itu, dana desa yang dikucurkan sejak tahun 2015 bisa digunakan sebaik-baiknya sehingga tepat sasaran, Kedepannya, desa dapat menjadi pilar ekonomi nasional kalau dana desa itu betul-betul bisa tepat sasaran sehingga menaikkan daya saing desa, bisa meningkatkan perekonomian di desa melalui belanja di sekitar desa dan kecamatan saja sehingga perputaran uang berada di desa, tidak kembali lagi ke kota yang berujung di Jakarta.
“Dana desa betul-betul uang berputar di bawah ini juga akan memberikan percepatan pada ekonomi di tingkat yang paling bawah di desa sehingga kita harapkan juga ada stabilitas, misal irigasi sudah baik, jalan produksi sudah baik, sehingga ada juga nanti stabilitas pangan tidak terganggu,” ungkapnya.
Selain itu jelas Politisi PDI Perjuangan ini, dengan adanya dana desa pemerataan pembangunan bisa tercipta di seluruh Tanah Air, sehingga ketimpangan antara kota dengan desa, dan antara wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan.
Penggunaan dana desa, lanjut H. Toto juga diminta oleh Presiden Jokowi untuk memutarkan perekonomian di masing-masing daerah yang mendapatkan. Misalnya membeli bahan baku konstruksi di toko atau material yang berada di daerah tersebut.
“Presiden meminta anggaran dana desa benar-benar dimanfaatkan agar semua desa menggunakan material lokal dan menggunakan padat karya tunai yang nilainya Rp 187 triliun itu agar berputar di desa dan menghidupkan ekonomi di desa,” ungkap dia.
Ditambahkannya, alokasi anggaran dana desa juga dijanjikan naik kembali oleh Presiden Jokowi. Sebab, dana desa bisa dimanfaatkan untuk mendongkrak perekonomian dan penciptaan lapangan kerja melalui program padat karya tunai.
“Diharapkan dapat menggairahkan dan meningkatkan daya beli di desa,” tutur dia.
Laporan : BangSinfo
