‘No Problem’ Menyingkapi Masalah Perubahan RDB Kab. Karawang

oleh
banner 300250

KARAWANG – SinfoNews.Com

“Kalau ada yang mempersoalkan soal perubahan fungsi RDB Karawang menjadi Galeri Budaya, sebaiknya di tanyakan saja ke Dinas PUPR,” jelas Andri Kurniawan

Perubahan fungsi Rumah Dinas Bupati (RDB) Karawang menjadi Galeri Budaya, mulai hangat di perbincangkan kalangan aktivis Karawang, perubahan fungsi di anggap hanya memboroskan anggaran saja. Padahal di anggap masih banyak kebutuhan lain yang seharusnya menjadi skala prioritas pembangunan di Karawang. Namun, sepertinya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Karawang, sudah begitu sangat matang merencanakan perumahan fungsi RDB Karawang.

Tetapi pendapat berbeda datang dari pemerhati politik dan pemerintahan Karawang, Andri Kurniawan yang sudah biasa menyikapi setiap kondisi pemerintahan berlandaskan pada regulasi, mengatakan, perubahan alih fungsi RDB Karawang sah – sah saja, selama tidak menabrak aturan yang ada. Tentunya Dinas Bupati dan Dinas PUPR Karawang sudah menyiapkan perencanaan serta teknis pelaksanaan yang baik, dan sudah memperhitungkan manfaat yang akan di terima masyarakat Karawang.

“Kita sebagai masyarakat, sebaiknya berprasangka baik saja. Tidak perlu berpraduga yang tidak baik,” jelas Andri Kurniawan kepada SinfoNews.Com, Kamis Malam (19/04)

Menurutnya, ada pun soal issue irasional, mistik dan lain sebagainya. Itu sih issue yang di kembangkan oleh pihak – pihak yang iseng saja. Saya yakin, ibu Bupati bukan mempertimbangkan aspek tersebut.

“Pertimbangannya pasti soal kenyamanan dan efektifitas. Masalahnya, sejak beliau di lantik menjadi Wakil Bupati (Wabup) akhir Tahun 2010 lalu, sudah menempati Rumah Dinas Wakil Bupati (RDWB) yang sampai sekarang beliau tempati,” ujarnya

Sementara itu tambah Andri, kalau ada yang mempersoalkan soal perubahan fungsi RDB Karawang menjadi Galeri Budaya, sebaiknya di tanyakan saja ke Dinas PUPR. Pastinya Dinas PUPR Karawang punya jawaban rasional dan legitimit, yang namanya pekerjaan serta pembangunan Pemerintah, aspek legalnya tentu sudah di persiapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Saran saya, Dinas PUPR Karawang tidak perlu terganggu oleh opini publik seperti itu, adanya yang kontra bagian dari dinamika saja. Nanti juga repeh dengan sendirinya,” tutup Andri. #BangSinfo

banner 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *