“Kepada KPU Karawang saya meminta dengan sangat banget, tolong sampaikanlah kepada publik karena Masyarakat karawang tidak buta, tidak tuli tidak bodoh. Mewakili Masyarakat bertanya kepada KPU karawang tolong disampaik kepada publik, kenapa menurun, kenapa tidak ada para peminat untuk mencoblos hingga jatuh banget dibawah 70 persen. Ada apa dengan semua ini,” pungkasnya.
KARAWANG | PENGAMAT Politik Kabupaten Karawang Asep Agustian mengingatkan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Karawang untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada Karawang 2024 tidak terulang.
“Partisipasi pemilih di Pilkada kemarin, memang rendah. Maka harus lebih konsentrasi lagi KPU Karawang untuk sosialisasikan soal pemilu agar tak terulang,” ujar Asep Agustian, Sabtu 30 Nopember 2024.
Sebelumnya Asep Agustian menyampaikan permohonan maaf jika komentar saya ada yang tersinggung atau tidak suka silahkan disanggah.
“Sekali saya mohon maaf, silahkan disanggah” ujar Askun.
Pria yang disapa Askun ini menekankan perlunya KPU Karawang untuk lebih fokus dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menggunakan hak pilih.
“Jadi sosialisasi untuk mengingatkan pentingnya masyarakat menggunakan hak pilihnya, ” ujarnya.
Askun menilai, menurunnya partisipasi pemilih di Pilkada Karawang 2024 menjadi tanggung jawab KPU. Hal ini akibat sosialisasi yang dilakukan KPU Karawang kurang maksimal dan tidak tepat sasaran.
Tidak itu saja, sambungnya, sosialisasi yang dilakukan KPU Karawang hanya sebatas masyarakat di perkotaan, sementara pemilih yang berada di pelosok-pelosok desa tidak pernah mengetahui adanya Pilkada.
“KPU Karawang sebagai penyelenggara Pemilu, saya nilai telah gagal pasalnya partisifasi pemilih dibawah 70 persen,” ujar Askun.
Maka pertanyaannya, berapa sih anggaran yang diturunkan oleh pusat ke Kabupaten dalam Pilkada. Tolong sampaikan oleh KPU berapa bahwa publik harus tahu.
“Berapa anggaran yang diturunkannya, berapa milyar, berapa puluh milyar, berapa trilyunkah. Ini saya bertanya karena saya tidak tahu, tegas Askun
Artinya buat saya hingga sosialisasinya , kok tidak sampai menyeluruh orang minat untuk mencoblos. Maka tadi saya katakana dibawah 70 persen lalu sisanya kemana
“Apakah ada suatu permainan lain, apakah ada indikasi-indikasi lain, nah saya gak tahu itu,” tandasnya.
Dirinya berharap KPU Karawang untuk menyampaikan seluruh jumlah anggaran untuk apa-apanya biar publik tahu, selama ini terkesan tidak ada transparansi yang seharusnya ditunjukkan kepada publik.
“KPU Karawang berkewajiban untuk memberikan laporan soal penggunaan anggaran Pemilu yang sangat besar kepada publik, tidak hanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat,” tegas Askun
Masih kata Askun, yang mengherankan saya amati selama mau pelaksanaan Pilkada ini, yang saya kaget Kabupaten lain dua kali arena acara debat publik, tapi di Karawang hanya satu kali. Tapi saya diam.
“Kepada KPU Karawang saya meminta dengan sangat banget, tolong sampaikanlah kepada publik karena Masyarakat karawang tidak buta, tidak tuli tidak bodoh. Mewakili Masyarakat bertanya kepada KPU karawang tolong disampaik kepada publik, kenapa menurun, kenapa tidak ada para peminat untuk mencoblos hingga jatuh banget dibawah 70 persen. Ada apa dengan semua ini,” pungkasnya.
Dirinya menilai KPU Karawang kurang mampu menjaga kualitas penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran yang terkesan tidak efisien dan pemborosan. Selain itu meminta KPU Karawang paparkan semua ini, jelaskan kepada publik, jelaskan kepada semua masyarkat ap aitu melalui medsos atau melalui lain-lainnya sampaikan bahwa Dana sekian.
“Apabila Dana ada yang tidak jelas, saya meminta kepada APH untuk menelisik anggaran yang dikocorkan sesuai atau tidak. Tetapi jika APH diam saja alias bungkam tidak melakukan action antara KPU dan APH ada apa” tegasnya.
Dirinya menginginkan kita melaksanakan perbuatan maka ada sebuah perbuatan itu. Jadi saya minta APH untuk turun menentukan sikap kalau memang tidak ada kecurangan, tidak ada penggelembungan tidak ada pendapatan memperkaya kepada satu sisi silakan, Jadi jangan sekedar diam-diam, belum tentu KPU ataupun Bawaslu itu bersih, Penyelenggara lainnyapun bersih.
“APH harus segera turun, tapi manakala APH tidak turun berarti APH ada kabagian dong, itu kata saya. APH harus turun supaya menjadi terang benderang keberadaan terkait penyelenggara ini,” pungkasnya. ***
