Laporan : BANG SINFO I Editor : NANDANG
“Yang membuat saya tidak habis pikir, kok bisa – bisanya Dinsos Karawang masih menggunakan data 10 Tahun yang lalu. Artinya data Tahun 2010,” tandas Andri
SINFONEWS I KARAWANG – WABAH penyakit yang di sebabkan oleh virus Covid 19 sudah benar – benar meluluh lantahkan perekonomian ratusan Negara, salah satunya Indonesia. Untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan jumlah kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tidak hanya terfokus pada penanganan serta penanggulangan wabah penyakitnya saja.
Melalui kebijakannya, Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan kebijakan yang berbentuk antisipasi kemiskinan untuk warganya di seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Barat. Kebijakan tersebut akan di berikan dalam bentuk bantuan tunai sebesar Rp. 500 ribu per Kartu Keluarga (KK) dengan kriteria khusus, yang terbagi menjadi 6 golongan, yaitu Ada beberapa (bidang pekerja), yaitu satu pekerja di bidang perdagangan dan jasa. Dua (pekerja) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya, dan tangkap. Tiga di bidang pariwisata. Empat di bidang transportasi. Lalu lima pekerja di bidang industri. Kelima pekerja itu semuanya yang berskala usaha mikro dan kecil, dan kriteria terakhir (keenam), yaitu penduduk yang bekerja sebagai pemulung.
Hanya saja yang sangat di sayangkan, untuk di Karawang sendiri, sebagaimana di ketahui sebelumnya. Dalam rapat khusus anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jabar dengan perwakilan Kepala Desa (Kades) di Karawang. Terungkap bahwa data yang di setorkan ke Pemprov Jabar merupakan data lama, yaitu data Tahun 2010. Sehingga hal ini dapat berpotensi memicu konflik sosial di tatanan masyarakat tingkat Desa atau Kelurahan yang ada di Karawang.
Pemerhati politik dan pemerintahan, Andri Kurniawan sangat menyayangkan langkah serta ketidak siapan Dinas Sosial (Dinsos) Karawang dalam menyajikan data penerima bantuan Pemprov tersebut.
BACA JUGA : Sri Rahayu Anggota DPRD Jabar, Salurkan Bantuan APD Ke Kelurahan Karawang Wetan
“Jelas – jelas ini akan memantik konflik sosial di tatanan masyarakat paling bawah, dan lagi – lagi Pemerintan Desa yang akan menjadi sasaran kemarahan masyarakat. Karena yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, ya Pemdes,” jelas Andri Kurniawan kepada SINFONEWS.com, Selasa (07/04)
Dirinya, sepakat dengan apa yang anggota Komisi V DPRD Jabar sampaikan. Sebaiknya untuk Karawang di tangguhkan dulu, sampai benar – benar terdata dengan baik, sehingga bantuan tersebut tepat sasaran.
“Sebaiknya untuk pendataan, serahkan langsung kepada Pemdes masing – masing. Selanjutnya, hasil pendataan dari semua Pemdes yang ada di Karawang di serahkan kepada Dinsos, untuk selanjutnya di serahkan kepada Pemprov Jabar,” tuturnya
Menurutnya, dalam situasi sulit begini, apa lagi urusan masalah bantuan uang tunai, masyarakat akan lebih sensitif. Jika pendataan di serahkan kepada Pemdes masing – masing, maka ketika terjadi gejolak pun, tidak bisa menyalahkan lagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang. Karena data yang di berikan kepada Pemprov Jabar oleh Pemkab Karawang melalui Dinsos, sudah berdasarkan data yang di berikan serta di mohonkan masing – masing Pemdes.
“Yang membuat saya tidak habis pikir, kok bisa – bisanya Dinsos Karawang masih menggunakan data 10 Tahun yang lalu. Artinya data Tahun 2010,” tandas Andri
Masih kata Andri, lalu apakah selama ini Dinsos Karawang tidak pernah melakukan pendataan lagi. Dikatakannya, mendesak semua anggota DPRD Jabar perwakilan Daerah Pemilihan (Dapil X) untuk mendesak Pemprov Jabar, agar menangguhkan sementara realisasi bantuan tunai untuk Karawang.
“Karena jika merujuk pada data 10 Tahun lalu, ini potensi konflik masyarakat dengan Pemdesnya sangat besar,” pungkasnya (***)
