“Saya kira presiden Jokowi salah menempatkan Budi Arie menjadi Menkominfo. Saya meminta Jokowi untuk menkaji ulang posisi Menkominfo diakhir jabatannya ini. Ini penting dilakukan agar negara tidak merugi akibat serangan hacker,” tegasnya
SINFONEWS.com, JAKARTA | DIREKTUR Rumah Politik Indonesia Fernando EMas menilai, pembobolan Pusat Data Nasional (PDN) oleh hacker (peretas) dan meminta tebusan uang sebesar USD8 juta atau sekitar Rp131 miliar bukti nyata jebloknya kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.
“Saya kira pembobolan PDN berawal saat Menkominfo Budi Arie Setiadi memblokir judi online. Begitu bangganya ia menerima perintah langsung dari presiden Jokowi tanpa adanya koordinasi dengan lembaga negara lain,” kata Fernando Senin 24 Juni 2024.
Ia menjelaskan, seharusnya Menkominfo saat memblokir judi online bekerjasama secara matang dan melakukan pengemanan secara dini dengan lembaga lain seperti Badan Intelejen Negara (BIN), Badan Siber Sandi Negara (BSSN), PPATK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lainnya.
“Ini kan gak, Menkominfo merasa jumawa menerima perintah langsung dari Jokowi untuk memberantas judi online dan ingin terlihat bekerja sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Ini kan konyol. Beginilah jadinya,” ujarnya.
Fernando mengungkapkan, pembobolan PDN yang dilakukan hacker merupakan tamparan keras Menkominfo.
“Negara seperti tak berdaya menghadapi serangan siber ransomware. Menkominfo harus bertanggungjawab soal ini. Jika perlu Menkominfo mengundurkan diri dari jabatannya,” urainya.
Seharusnya, lanjut Fernando, Menkominfo dipimpin oleh seorang profesional yang paham betul tentang kemajuan tekhnologi terutama di bidang IT.
“Saya kira presiden Jokowi salah menempatkan Budi Arie menjadi Menkominfo. Saya meminta Jokowi untuk menkaji ulang posisi Menkominfo diakhir jabatannya ini. Ini penting dilakukan agar negara tidak merugi akibat serangan hacker,” tegasnya.
Kedepan dirinya meminta presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menempatkan orang-orang yang profesional untuk memimpin Kementerian.
“Jangan hanya balas budi lantas seseorang ditempatkan diposisi yang ia tak pahami. Jangan seperti ini jadinya,” demikian Fernando. ***
