“Kewajiban para aparatur negara tersebut bersikap netral dalam pemilu telah secara jelas diatur di UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) serta beberapa undang-undang lainnya. Sanksi atas pelanggaran terhadap kewajiban netralitas dalam pemilu itu bervariasi, mulai dari teguran, hukuman administratif, hingga pemecatan”
SINFONEWS.com, Sumedang | Pesta Demokrasi Pemilukada Tahun 2024 secara serentak akan segera di gelar di seluruh indonesia, tingkat provinsi, kabupaten, Kota, untuk.menentukan pemimpin lima tahun kedepan.
Sebagai Negara yang memiliki keanekaragaman budaya, Agama, Ras, suku, menjadi tangtangan besar bagi negara/pemerintah untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam proses pemilukada terutama dari sisi keamanan.
Memang bukan hanya tugas negara atau pemerintah dalam arti penyelenggara saja tapi menjadi kewajiban seluruh warga negara untuk mensukseskan pemilukada di berbagai daerah atau tingkatan.
Berbicara terkait ASN Aparat Sipil Negara yang jadi sorotan dan perbincanagan di berbagai kalangan, netralitas bagi aparat sipil negara, menjadi pokus perbincangan yang sensitif di tengah masayarakat karena ASN Merupakan tolak ukur dan menjadi harapan besar supaya ASN tidak teritervensi ketatanan politik praktis, jangankan jadi tim sukses jadi simpatisanpun itu hal yang terlarang.
Sejatinya Aparat Sipil Negara memang punya hak pilih, namun karena sebagai penyelenggara pemerintah, artinya siapapun yang menjadi calon dalam pemilukada ASN tidak boleh berada di satupihak pasangan calon apalagi ikut menjadi timsukses.
Situasi politik boleh jadi sedikit memanas, tapi ASN harus tetap profesional dan tetap menjaga kode etik, tidak memihak pada salah satu konstestan yang sedang bertanding di pilkada.
Netralitas ASN merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme ASN dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. ASN harus tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik yang bertentangan dengan perannya sebagai pelayan masyarakat.
Sekali lagi, apa itu Aparatur Sipil Negara? ASN adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. ASN dipilih dan diangkat untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Netralitas ASN penting untuk memastikan tidak ada penggunaan fasilitas negara dalam upaya menyokong peserta pemilu tertentu. Alasan itu juga mendasari peraturan yang mewajibkan netralitas aparat negara lainnya di pemilu, seperti anggota TNI/POLRI, pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Kewajiban para aparatur negara tersebut bersikap netral dalam pemilu telah secara jelas diatur di UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) serta beberapa undang-undang lainnya. Sanksi atas pelanggaran terhadap kewajiban netralitas dalam pemilu itu bervariasi, mulai dari teguran, hukuman administratif, hingga pemecatan. ***
