Pewarta : OTONG | Editor : RYAN S KAHMAN
“Dengan adanya dugaan kecurangan proyek pembangunan Emplacement di halaman Kantor Kecamatan Pakisjaya berharap Dinas terkait untuk turun kelapangan pasal dengan tidak mencantumkan volume pada papan informasi patut diduga adanya kecurangan, sehingga perlu pengawasan dari dinas PUPR Karawang”
KARAWANG | PROYEK pembangunan emplacement di halaman Kantor Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang di duga terkesan tidak sesuai spesipikasi, pasalnya dalam proses pekerjaan terlihat papan bigisting seolah-olah ditanam serta pemadatan ampar beskos tidak merata, masih terlihat ampar beskos yang belum tergilas alat berat terkesan pekerjaannya asal saja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, merealisasikan infrastruktur pekerjaan peningkatan emplacement halaman kantor Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, yang menunjuk rekanan Dinas PUPR Karawang yaitu CV. Puspita Putri Mandiri, dengan pagu anggaran Rp.188.681.000 ( Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) patut juga dipertanyakan karena dalam papan informasi tersebut tidak di tuliskan tentang Volume tinggi, ketebalan cor beton nya, serta volume lebarnya
Sementara Ketika awak media mendatangi lokasi pekerjaan untuk meminta keterangan dari sala seorang tenaga kerja berinisial YD spontanitas mereka menyebut nama pemilik proyek tersebut.
BACA JUGA : Ketua Dewan Guru INKANAS : Pembinaan Olahraga Karate Harus Berdampingan dengan Sport Science
“Ini proyek Punya Bos Besar AN, bahkan banyak wartawan yang sudah dating,” ucapnya.
Sedangkan pihak oknum kontraktor sampai berita ini diterbitkan susah untuk dihubungi, dan patut diduga oknum kontraktor bermain curang dalam melaksanaka pembangunan proyek Emplacement halaman kecamatan Pakisjaya, tersebut.
Dengan adanya dugaan kecurangan proyek pembangunan Emplacement di halaman Kantor Kecamatan Pakisjaya berharap Dinas terkait untuk turun kelapangan pasal dengan tidak mencantumkan volume pada papan informasi, sehingga perlu pengawasan dari dinas PUPR Karawang. ***
