Simpang Siur Informasi Rehab Gedung DPRD Karawang, Andri Meminta DPRD Segera Memanggil OPD Terkait

oleh -244 views
banner 300250

KARAWANG – SinfoNews.com

Adanya bantahan dari salah satu akun facebook tersebut menjadi semakin seru membahas soal proyek renovasi gedung DPRD Karawang ini.

Sebelumnya mencuat kabar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang bingung harus berkantor di mana, menjelang berakhirnya masa kontrak gedung DPRD Karawang yang berlokasi di jalan lingkar By Pass Karawang. Pasalnya, gedung DPRD yang di renovasi Tahun lalu dengan anggaran yang mencapai miliaran rupiah belum bisa di tempati, karena belum rampung renovasinya. Dimana menurut kabar bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang belum dapat melunasi sisa pembayaran kepada pihak ketiga/kontraktor yang mengerjakan renovasi kantor wakil rakyat tersebut.

Namun, di sisi lain. Ada bantahan melalui Media Sosial (Medsos) oleh salah satu akun facebook yang mengomentari postingan berita yang memuat statement Ketua DPRD Karawang dan salah seorang pemerhati politik dan pemerintahan, yang membantah. Bahwa renovasi gedung DPRD tahap 1 sudah di serah terimakan di awal Tahun 2018 sesuai dengan kontrak. Namun belum bisa di tempati, karena ada tahap 2 berupa alat pendingin ruangan (AC), Lift, Power Listrik dan yang lainnya.

Pemerhati politik dan pemerintahan, Andri Kurniawan kembali berpendapat, adanya bantahan dari salah satu akun facebook tersebut menjadi semakin seru membahas soal proyek renovasi gedung DPRD Karawang ini.

“Memang kalau tidak salah? Akun tersebut merupakan pelaksana pekerjaan/kontraktor yang mengerjakan renovasi gedung DPRD Karawang,” ujar Andri Kurniawan kepada SinfoNerws.com. Kamis (16/08)

Ditambahkannya, menurut Andri adanya pendapat berbeda dari beliau, menjadi semakin asyik untuk di bahas. Bisa jadi beliau selaku pelaksana hanya mendapat kontrak kerjanya sebatas kontruksi.

“Di luar Lift, alat pendingin ruangan (AC), power listrik dan perangkat lainnya yang merupakan perangkat kelengkapan kantor,” jelasnya.

Ada hal yang menarik dalam persoalan ini kata Andri,  di sebutkan adanya 2 tahap pekerjaan. Artinya, ada tahap 1 dan tahap 2 dalam progres proyek renovasi gedung DPRD Karawang.  Kalau memang proyek ini di jadikan 2 tahap, apa lagi berbeda Tahun Anggaran (TA), harusnya ada perencanaan yang sangat matang. Tapi ini kok di Tahun Anggaran selanjutnya, yakni Tahun Anggran 2018 sampai tidak teranggarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Karawang.

“Kalau memang di jadikan 2 tahap, harusnya kan Dinas PUPR kembali menganggarkan untuk Tahun Anggaran selanjutnya, dan itu di ajukan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Karawang, lalu di ajukan oleh TAPD kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karawang untuk di bahasa bersama. Ini kan kenyataannya tidak,” kata Andri

Lebih jauh Andri berpendapat, malah informasi berbeda saya dapatkan dari hasil rapat kerja antara Komis B DPRD Karawang dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) Karawang. Saat di tanya oleh unsur Komisi B, DPPKAD menjawab. Bahwa prediksi OPD teknis, yaitu DPUPR meleset. DPUPR mengira proyek renovasi gedung DPRD Karawang selesai Tahun 2017, sehingga di pembahasan anggaran 2018, pada Bulan November 2017 tidak di masukan dalam pembahasan.

“Nah, dari dua sumber informasi tersebut. Sudah jelas sangat berbeda? Ini menjadi pertanyaan besar publik. Saya meminta, agar DPRD Karawang, segera mengundang hearing OPD teknis dan OPD yang membidangi keuangan, untuk mempertanyakan soal kejelasannya, dan hasilnya harus segera di publikasikan ke public,” pungkasnya.

Laporan : BangSinfo

banner 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *