“Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto terkesan “tutup mata” terhadap temuan ini”
MOJOKERTO (SINFONEWS) – Proyek pelebaran jalan menuju standar ruas Kepuhanyar – Ngimbangan di Kabupaten Mojokerto tahun 2025, senilai Rp 6,8 miliar, kini menjadi pusat perhatian. Kejanggalan serius langsung terungkap saat nama pemenang tender tidak muncul di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Bahkan lebih mengejutkan lagi, di lokasi proyek, plang justru memampang nama pemenang berbeda dengan nilai kontrak yang juga tidak sesuai.
Anggaran proyek ini mencapai Rp 6.804.730.000. Namun, per 23 Desember 2024, LPSE mencatat nilai kontrak Rp 6.206.879.133,28. Sebaliknya, di lapangan, plang proyek menunjukkan CV. Multi Cipta Anugrah sebagai pemenang dengan nilai kontrak Rp 6.151.460.000. Perbedaan mencolok antara data LPSE dan informasi di lapangan ini segera memicu pertanyaan besar.
Pemuda LIRA Menduga Ada “Permainan Kotor” di Balik Proyek
H. Hertanto, Sekretaris Jenderal DPW Pemuda LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Jawa Timur, secara tegas menyatakan kecurigaannya.
“Kami mencurigai adanya dugaan permainan busuk pada paket tersebut, mulai dari urusan administrasi hingga pelaksanaan pekerjaan,” ungkap Hertanto kepada awak media. Ia menambahkan, praktik pelanggaran semacam ini seringkali menjadi “rahasia umum” di dinas terkait, yang cenderung membiarkannya.
Oleh karena itu, Hertanto menegaskan, Pemuda LIRA tidak akan ragu melaporkan kasus ini kepada aparat penegak hukum jika mereka menemukan unsur pidana.
“Meskipun situs lelang elektronik memberikan akses mudah bagi publik, para ‘penjahat kerah putih’ ini nekat beraksi demi keuntungan pribadi atau kelompok,” imbuhnya.
Modus Kecurangan Material Rugikan Negara secara Fantastis
Selaras dengan Hertanto, Khoirul Abidin, Ketua DPD Pemuda LIRA Mojokerto, membeberkan hasil investigasi lapangan mereka.
“Progres pekerjaan baru sekitar 20%, tetapi pelaksana sudah melakukan kecurangan,” papar Khoirul saat mendampingi Hertanto di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ia menjelaskan, pelaksana mengambil urugan dari lahan sebelah, berupa tanah bercampur akar, ranting, dan rerumputan, padahal seharusnya mereka menggunakan sirtu sesuai aturan proyek.
Secara logis, Khoirul menduga tindakan ini bertujuan memangkas anggaran, yang jelas-jelas merugikan negara dengan nilai fantastis jika diakumulasikan. Ironisnya, hingga berita ini terbit, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto terkesan “tutup mata” terhadap temuan krusial ini.
“Dinas PUPR mengabaikan surat dari Pemuda LIRA,” tegas Khoirul. “Kami akan terus melanjutkan perjuangan membela negara dari para koruptor dengan menuntut penanganan cepat atas potensi kerugian negara ini.”
