Laporan : REDAKSI I Editor : RYAN S KAHMAN
“PT KJIE juga dianggap tidak serius dalam menanggapi dampak sosial yang sebelumnya telah disepakati bersama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kabupaten Karawang”
SINFONEWS I KARAWANG – RENCANA nya akan menggelar Ekpose atau sosialisasi perubahan Amdal pembangunan perumahan elite Rolling Hills yang mengambil tempat di Swis Belinn Hotel Karawang, pada Kamis (10/09)
Meskipun sudah dihadiri oleh para aktivis lingkungan, perwakilan masyarakat dua desa yang akan terkena dampak pembangunan Rolling Hills, namun sosialisasi pertama kalinya tersebut batal digelar. Pasalnya, hingga pukul 12.00 WIB tidak nampak kehadiran PT. Karawang Jabar Industrial Estate (KJIE) sebagai pengembang Rolling Hills.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang, H. Wawan Setiawan mengungkapkan, kegiatan yang seharusnya berlangsung ini merupakan kegiatan tahapan awal yang sudah sesuai dengan Perundang-undangan.
“Ini merupakan tahapan awal sesuai dengan Undang-undang bahwa suatu kegiatan ini yang berdampak penting harus ada sosialisasi yang dimana sosialisasi tersebut ada masukan-masukan dari masyarakat terdampak tentang proses suatu kegiatan pembangunan, seperti misalnya pembangunan perumahan cluster Rolling Hills ini,” tutur Wawan Setiawan.
Menurut Wawan, informasi yang diterima oleh pihaknya, warga yang terdampak tersebut mendapat dampak serius terhadap warga lingkungan di sekitar pembangunan perumahan mewah Rolling Hills itu.
“Informasi awal, hujan sebentar saja sudah berdampak serius terhadap lingkungan warga di beberapa dusun di dua desa, misalnya seperti banjir dan lain-lainnya. Makanya kita undang nih perwakilan warga yang terdampak juga,” jelas Wawan.
Disinggung terkait ketidak hadiran pihak PT. KJIE dalam kegiatan tersebut, Wawan menjelaskan, pihaknya sebagai pemerintah yang artinya sebagai penengah terhadap persoalan dampak sosial yang terjadi, hanya melakukan tahapan-tahapan yang berlaku.
“Yang bersangkutan itu informasinya ada kegiatan lain di Jakarta. Kemudian mengirimkan perwakilannya untuk datang ke kegiatan ini. Namun setelah kita tunggu, perwakilan yang hendak hadir ke sini pun jawaban sudah sampai Grand Taruma dan sekitarnya, tapi karena kami sudah terlalu lama menunggu, jadi kegiatan ini bubar dengan sendirinya,” jelasnya.
Dikatakannya, kita tunggu pihak PT. KJIE dari jam 09.00 WIB sesuai undangan, ternyata ‘Penganten’ atau istilahnya yang punya ‘Hajat’ (PT. KJIE) ini tidak kunjung hadir juga.
“Kita mah kan pemerintah, dalam arti kata melaksanakan tugas sesuai dengan tahapan-tahapan, yang bersangkutan ternyata tidak bisa hadir jadi kita tunda ke kegiatan tahapan selanjutnya, yaitu berhadapan dengan tim tekhnis Pemkab Karawang,” timpal Wawan.
Sementara, aktivis lingkungan dari elemen Paguyuban Sundawani DPD Karawang merasa kecewa dan marah atas ketidak profesionalan pihak PT. KJIE sebagai pengembang perumahan mewah Rolling Hills. Kekecewaan tersebut lantaran pihak PT. KJIE mengundang sejumlah kalangan untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi Adendum Amdal, tetapi PT. KJIE malah tidak bisa hadir.
“Tidak hadir dan tidak ada konfirmasi ke kami. Bukan kecewa lagi, kami sangat marah karena acara pada hari ini yang temanya Adendum Amdal PT. KJIE Penambahan Areal Resindencial dan Areal Komersial ini, artinya dia sudah beberapa kali tidak bisa merealisasikan apa yang telah menjadi kesepakatan,” kata Ketua Srikandi Sundawani DPD Karawang, Dwi Wulan.
Oleh sebab itu, Srikandi Sundawani ini membuat keputusan yang sangat mengejutkan dengan mengambil absensi kehadiran tamu undangan yang telah disediakan oleh pihak PT. KJIE melalui EO pihak hotel tersebut.
“Tamu undangan yang sebagian mengisi absensi kehadiran termasuk kami dari Srikandi Sundawani DPD Karawang, mohon maaf absensi kami ambil karena kami tidak ingin menjadi topeng oleh PT. KJIE,” tegasnya.
Bukan tanpa sebab, lanjut Wulan, kekecewaan pihaknya tersebut karena menurut dia, PT KJIE juga dianggap tidak serius dalam menanggapi dampak sosial yang sebelumnya telah disepakati bersama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kabupaten Karawang.
“Yang pertama mereka sudah membuat kesepakatan bersama warga dan itu ada bukti notulennya di kami, tapi sampai saat ini tidak terealisasi. Dan sekarang yang kedua, mereka pun melakukan hal yang sama. Mereka yang mengundang akan tetapi mereka yang tidak datang, bahkan tidak ada konfirmasi sama sekali. Dimana letak konsistensi dan profesionalisme perusahaan pengembang ini kan,” cetusnya. (***)
