Study Banding DPRD Kab. Karawang Ke DPRD Kota Jogyakarta, Kaitan Optimalisasi Peran Bamus Dalam Penguatan Tugas Pokok Dan Fungsi DPRD.

oleh -97 views
banner 300250

JOGYAKARTA – SINFONEWS.com

“Tujuan kedatangan jajarannya, untuk study banding mengenai penguatan fungsi Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Salah satunya, Badan Musyawarah (Bamus) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018”

PIMPINAN dan Anggota DPRD Kabupaten Karawang yang duduk di Alat Kelengkapan DPRD Badan Musyawarah,  malakukan kunjungan kerja ke DPRD kota Jogjakarta tentang optimalisasi peran Badan Musyawarah dalam penguatan tugas pokok dan fungsi DPRD.

Rombongan diterima  Anggota DPRD dan Sekretariat dari Kota Yogyakarta, di Ruang Rapat Bamus Gedung DPRD Jogyakarta. Selasa (13/05)

H.Toto Suripto, SE Ketua DPRD Kabupaten Karawang mengatakan kedatangan rombongannya ke DPRD Kota Jogyakarta untuk study banding hal di atas. Pasalnya DPRD Kota Yogyakarta telah baik menerapkan optimalisasi peran badan musyawarah dalam penguatan tugas pokok dan fungsi DPRD.

“Termasuk pengelolaan penjadwalan berbagai kegiatan DPRD untuk mendukung tugasnya,” katanya.

Ditambahkannya, selain itu menurut Ketua DPRD Kabupaten Karawang H. Toto Suripto, SE tujuan kedatangan jajarannya, untuk study banding mengenai penguatan fungsi Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Salah satunya, Badan Musyawarah (Bamus) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib (Tatib) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

“Kita ingin mengetahui tentang fungsi dan peran Badan Musyawarah di DPRD Kota Yogyakarta, itu maksud dan tujuan kita,” ujarnya di gedung DPRD Kota  Yogyakarta

Menurut H. TotoSuripto, ada yang spesifik dalam PP tersebut. Dimana setiap alat kelengkapan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kinerja melalui rapat paripurna.

“Ini menjadi wajib hukumnya bahwa seluruh Alat Kelengkapan Dewan memberikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya di rapat paripurna. Itu yang ingin kami ketahui,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Anggota DPRD Kota Yogyakarta  menjelaskan bahwa dalam kegiatan-kegiatan Bamus adalah hasil dari kunjungan kerja Dewan ke berbagai daerah, sehingga dapat lebih baik dalam melakukan penjadwalan kegiatan Alat Kelengkapan Dewan baik itu komisi maupun badan.

Berdasarkan PP 12 Tahun 2018 juga, sambungnya, untuk pengambilan keputusan mengenai kebijakan atau program kerja DPRD Kota Yogyakarta di Bamus tidak perlu kuorum.

“Kita ada 25 anggota Bamus dan tidak perlu semua hadir dalam mengambil keputusan sesuai dengan tatib terbaru. Jadi Bamus hanya cukup diwakili oleh masing-masing fraksi, maka hasil keputusan Bamus itu sudah dapat dikatakan sah,” tandasnya.

Penulis : BangSINFO

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *