BEKASI-Sinfonews.com
Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, Pemerintah dan pengembang diminta sejalan dalam angka memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat, kesamaan visi penting agar backlog rumah teratasi.
“Sekarang yang menjadi pertanyaan apakah pemerintah mau membangun apartemen di bawah Rp150 jutaan. Sekarang ada pengembang yang mau, seharusnya didukung,” ujar Ali di Jakarta, kepada awak media.
Sementara itu, Suharso Monoarfa Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menilai tidak ada persoalan serius dalam pembangunan proyek Kota Baru Meikarta.
Menurutnya, proyek yang diinisiasi perusahaan properti Lippo Grup itu sudah seharusnya mendapat dukungan dari semua pihak.
“Saya kira hampir seluruh kota di dunia dibangun oleh inisiatif properti,” kata Suharso.
Suharso, melanjutkan Meikarta dibangun bukan tanpa alasan. Keberpihakan pada lingkungan dan masyarakat setempat adalah cita-cita yang terus digapai.
“Pembangunan ini dapat meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus meringankan beban pemerintah. Belum lagi kalau dilihat dari sisi lingkungan, penduduk sekitar akan mendapat lapangan pekerjaan,” katanya.
Langkah Lippo, menurut Suharso patut menjadi contoh bagi pengusaha properti di seluruh wilayah Indonesia. Ia berharap, hal serupa juga diikuti oleh perusahaan lain.
Hanya saja, Suharsono melihat masih banyak birokrasi yang mempersulit upaya pengusaha properti dalam membangun hunian dan pusat bisnis.
“Dalam pertemuan saya dengan pengusaha di berbagai tempat, keinginan mereka hanya satu, yakni jangan diganggu-ganggu oleh aturan yang tidak masuk akal. Saya harap ucapan saya dipahami oleh pengambil keputusan,” katanya.( RyaSKa )
