KAB.BANDUNG-Sinfonews.com
Pemerintah Kabupaten Bandung, Universitas Padjadjaran (UNPAD) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama dalam penyusunan standar belanja melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Analisis Standar Belanja (ASB) di Bale Sawala Soreang, Jum’at (22/9).
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Ir. H. Sofian Nataprawira, MP dalam sambutannya mengatakan, ASB adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu perangkat daerah dalam satu tahun anggaran.
“Pemkab Bandung melakukan kerjasama strategis dengan BPKP Pusat dan UNPAD dalam menyusun ASB sebagai suatu instrumen yang akan digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Bandung di tahun yang akan datang,” ungkap Sekda.
ASB menurut Sofian bertujuan untuk pengendalian anggaran agar dalam penetapannya efisien dan ekonomis. Dia menyebut kegiatan FGD ini merupakan salah satu upaya untuk mensosialisasikan rencana penyusunan ASB, pengenalan model dan mendiskusikan model atau konsep ASB yang perlu dikembangkan untuk diimplementasikan di lingkungan Pemkab Bandung.
“Satuan harga yang ada di Perangkat Daerah tidak boleh melebihi standar baku yang ditetapkan Bupati, baik belanja pegawai maupun non-pegawai,” lanjutnya.
Penyelenggaraan pemerintahan pada masa sekarang imbuhnya, harus memperhatikan administrasi dan norma-norma yang berlaku agar terhindar dari aspek administrasi dan hukum.
”Saya berharap predikat WTP yang diraih Kabupaten Bandung di tahun ini bisa dipertahankan terus, jadi tidak ada kata lain selain kita harus waspada dan tahu betul apa resikonya jika kita melakukan kesalahan,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Pusat Studi Akuntansi Universitas Padjadjaran selaku Penanggungjawab Tim Center of Excellence (COE) UNPAD Prof. Dr. Nunuy Nur Afiah, M.Si., Ak.CA., mengatakan Tim COE UNPAD pada tahun ini akan melakukan beberapa penelitian terkait Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Tim COE UNPAD di tahun ini akan mengadakan penelitian dengan beberapa kajian, yang pertama yaitu Analisis Standar Belanja sebagai instrumen untuk membantu perencanaan keuangan daerah, yang kedua menyangkut budaya kerja, yang ketiga peran aparatur dari APIP dan yang selanjutnya kajian mengenai manajemen resiko,” jelas Nunuy Nur Afiah.
Manajemen resiko di Indonesia lanjut Nunuy, baru diimplementasikan di Kemenkeu dan KPK, jika penelitian ini berhasil maka Kabupaten Bandung akan menjadi entitas yang ketiga.
“Jika pilot project ini berhasil maka Kabupaten Bandung akan menjadi kabupaten pionir di Jawa Barat dan Indonesia sebagai kabupaten yang mengembangkan suatu pedoman praktis menyangkut manajemen resiko, dan akan menjadi pemodelan bagi daerah lain khususnya di Jawa Barat,” tutup Nunuy. ( RyaSKa )
