Laporan : BANG SINFO I Editor : RYAN S KAHMAN
“Hal ini terbukti, angka pengangguran di Karawang dan Bekasi, masih diatas dua digit ( diatas 10%) dari jumlah penduduk”, jelas politisi PDI Perjuangan ini.
SINFONEWS I KARAWANG – WAKIL Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat H. Toto Suripto, SE, MH menyebutkan, terkejut ketika mengetahui bahwa program Kawasan Metropolitan Rebana dimasukan dalam Raperda Perubahan RPJMD. Padahal dalam Perda RPJMD Jabar 2018-2023 tidak ada sama sekali.
“Terus terang, Kami dari DPD PDI perjuangan Jawa Barat menolak sodoran bahan proyek Marcusuar Kawasan Metropolitan Rebana yang mencangkup 7 Kabupaten/Kota dari pihak eksekutif, padahal dalam pada Perda RPJMD 2018-2023 tidak ada sama sekali,” ungkapnya.
Dikatakannya, ada beberapa alasan pihaknya menolak. Pertama, menyesuaikan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) karena terpilihnya presiden baru tahun 2019, maka RPJMD yang dibuat tahun 2018 harus menyesuaikan dengan RPJMN.
Ke dua terkait dengan Permendagri No 90 tahun 2020. Tentang struktur Pemerintahan yang harus diikuti. Ke tiga terkait dengan kondisi Pandemi Covid 19, akibat Pandemi Covid 19 ini harus merubah strategi, merubah program merubah paradigma, ke empat, terkait bagaimana kondisi ekonomi sekarang.
“Kawasan Metropolitan Rebana berbiaya Rp 2000 triliun ini merupakan proyek mercuasuar, ” tegasnya
Menurut Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar, dengan membuka 13 kawasan untuk industri baru di 7 kabupaten dan kota, yang meliputi Kab Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kab Majalengka, Kab Subang dan Kabupaten Kuningan semuanya akan menjadi kawasan industri, justru dapat merombak sistem perekononomian di Jawa Barat.
JANGAN LEWATKAN : Resmi Menjabat Dewas BPJS Kesehatan DPC MOI Karawang Ucapkan Selamat
“Padahal di 7 Kabupaten/Kota tersebut belum tentu cocok untuk dijadikan kawasan pusat industri (KPI), Bahkan Kawasan Pusat Industri di Kab Karawang dan Bekasi saja, hingga kini menimbulkan masalah dari sisi lingkungan dan ketahanan pangan,” terangnya.
Menurut saya, pada kondisi sekarang pertama Investasi ke Indonesia juga tidak sesuai target. Kedua, itu hanya akan membuat kerusakan baru, seperti yang kita lihat di Karawang karena bentuknya ini lebih parah lagi KPI posisinya ada di lahan milik BUMN di Lahan PT RNI, PTPN, di tengah kebon ditengahnya dijadikan kawasan Pabrik.
“Itu tidak akan pernah ada penangan yang baik terhadap limbah, tidak ada supply air yang memang dikhusukan untuk industri, pasti diambil dari irigasi, atau bahkan diambil dari artesis itu bahaya sekali bagi lingkungan”, kata Toto Suripto
Ada ratusan sawah produktif kata Anggota DPRD Karawang ini, di Kabupaten Karawang dan Bekasi beralih menjadi kawasan industri, hal ini tentunya sangat berdampak terhadap produktifitas pangan. Disamping itu, ternyata keberadaan puluhan Industri tidak juga mampu menyerap dan menurunkan angka pengangguran di Kab Karawang dan Bekasi.
“Hal ini terbukti, angka pengangguran di Karawang dan Bekasi, masih diatas dua digit ( diatas 10%) dari jumlah penduduk”, jelas politisi PDI Perjuangan ini.
Seperti diketahui sebelumnya Pemda Provinsi Jawa Barat mengusulkan Metropolitan Rebana masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 – 2023 Jawa Barat.
Usulan tersebut dibahas pada Pra Musrenbang Perubahan RPJMD 2018 – 2023 yang digelar secara virtual dari kantor Bappeda Jabar, Kota Bandung
Pra Musrenbang diikuti bappeda/ bapelitbang kabupaten/kota serta perwakilan dari Kementerian Keuangan, Bappenas RI, serta akademisi.
Saat ini, Panitia Khusus (Pansus) lX DPRD Jabar sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat tahun 2018-2023. (***)
