“Tolong perusahaan-perusahaan ini digugah rasa tanggung jawabnya. Jangan hanya mengeruk keuntungan dari Sumedang, tapi tidak ada kontribusi nyata bagi lingkungan sekitarnya,” tegasnya.
SUMEDANG | WAKIL Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila meninjau langsung kondisi Jalan Pasir Huni–Jingkang dan Jingkang–Cisumur, Kecamatan Tanjungmedar, Sabtu 17 Mei 2025.
Dalam kunjungan tersebut, Wabup didampingi Kabid Bina Marga Dinas PUTR Deni Syafarat dan Camat Tanjungmedar Idi Suhandi.
Peninjauan menjadi respons atas viralnya keluhan warga mengenai kondisi jalan yang rusak dan menghambat aktivitas warga.
Wabup juga menegaskan bahwa perbaikan ruas jalan tersebut sebenarnya sudah dilakukan secara bertahap setiap tahun.
“Sebetulnya kami setiap tahun terus lakukan perbaikan. Tapi karena sifatnya bertahap, masyarakat tidak bisa melihat hasilnya secara menyeluruh,” ujar Wabup Fajar.
Ia mengungkapkan, Pemkab telah mengalokasikan anggaran Rp 500 juta pada APBD 2025 untuk penanganan jalan tersebut dan akan ditambah pada APBD Perubahan mendatang.
Selain itu, tim teknis dari Dinas PUTR akan mengkaji titik-titik jalan yang perlu diperlebar, serta meneliti kontur tanah yang tidak stabil dan saluran drainase yang tertutup akibat pergerakan tanah.
“Ini akan jadi ‘PR’ serius. Makanya harus dikaji secara menyeluruh,” katanya.
Wabup juga menginstruksikan kepada Camat Tanjungmedar agar segera berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut, terutama yang menggunakan alat berat dan truk bermuatan besar.
“Tolong perusahaan-perusahaan ini digugah rasa tanggung jawabnya. Jangan hanya mengeruk keuntungan dari Sumedang, tapi tidak ada kontribusi nyata bagi lingkungan sekitarnya,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, perubahan iklim yang tak menentu turut memperparah kondisi jalan. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak termasuk pihak swasta dalam merawat jalan menjadi hal yang sangat penting.
Di akhir kunjungannya, Wabup menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat bila penanganan infrastruktur dirasa lambat. Ia menegaskan hal tersebut bukan karena kelalaian, melainkan keterbatasan anggaran daerah.
“Makanya saya dorong terus peningkatan PAD. Jika kekuatan fiskal Sumedang kuat, maka kita bisa bergerak cepat tanpa harus menunggu APBD Perubahan,” pungkasnya. ***
