Scrool Untuk Membaca
banner 325x300
banner 970x250
Priangan Timur

Wabup Sumedang Ikuti Rakor TKPK Tingkat Jabar

5
×

Wabup Sumedang Ikuti Rakor TKPK Tingkat Jabar

Sebarkan artikel ini
WAKIL Bupati H. Erwan Setiawan saat mengikuti Rakor TKPK Tingkat Jabar@2023SINFONEWS.com
WAKIL Bupati H. Erwan Setiawan saat mengikuti Rakor TKPK Tingkat Jabar@2023SINFONEWS.com
banner 325x300

Pewarta : GHALIH CHAHYADI | Editor : RYAN S KAHMAN

“Rakor TKPK salah satu upaya mengoptimalkan kinerja TKPK dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penanggulangan kemiskinan,” kata Wabup Erwan Setiawan usai mengikuti acara.

banner 325x300

SUMEDANG | WAKIL Bupati H. Erwan Setiawan selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sumedang mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) TKPK Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, Rabu 12 Juli 2023

Rakor dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum selaku Ketua TKPK Provinsi Jawa Barat dan diikuti para Wakil Bupati selaku Ketua TKPK di masing-masing kabupaten/kota bertempat di Soehoed Warnaen Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Adapun tema yang diangkat dalam pelaksanaan rakor TKPK ini yakni Penguatan Strategi Penangulangan Kemiskinan Melalui Pendekatan Graduasi”.

Rakor TKPK merupakan wadah memperkuat komitmen antar lembaga dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan permasalahan yang ada dalam penanggulangan kemiskinan, merumuskan strategi  kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan graduasi.

“Rakor TKPK salah satu upaya mengoptimalkan kinerja TKPK dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penanggulangan kemiskinan,” kata Wabup Erwan Setiawan usai mengikuti acara.

Dirinya berharap, perangkat daerah terkait mampu membuat program-program pemberdayaan yang terpadu dan tepat sasaran sesuai yang dibutuhkan masyarakat miskin.

“Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksaanan program ini diantaranya pemutakhiran data, perlunya keterpaduan juga dalam perencanaan dan penganggaran, konvergensi program dan kegiatan antar OPD Provinsi dan kabupaten/ota, monitoring evaluasi dan koordinasi penyusunan program kegiatan,” ungkapnya

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyampaikan, penurunan angka kemiskinan di Jawa Barat belum sesuai dengan harapan.

Menurutnya, pemimpin di tiap daerah memegang kewenangan dan kebijakan, memiliki diskresi penuh dalam mengelola daerah dan bertanggung jawab menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya masing masing.

Oleh karena itu, ia mengajak para wakil bupati san wakil walikota membuat langkah bersama menurunkan angka kemiskinan di Jawa Barat.

“Tiada kekuatan tanpa kebersamaan. Harapan kami ada kolaborasi antara Pemrov, Pemkab dan Pemkot. Kita perbaharui kembali melalui Rakor ini, sehingga angka kemiskinan bisa berkurang dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujarnya.

BACA JUGA : Berantas Radikalisme, Kerja Sama Kunci Keberhasilan

Dikatakan Uu, langkah yang perlu dilakukan wakil bupati dan wakil walikota untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan diantaranya ialah dengan mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi.

“Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatannya,” ujarnya.

Dikatakan, para wakil kepala daerah selaku Ketua TKPK memberikan peluanmendapat rang miskin agar mendapat penghasilan dengan mudah karena yang tahu wilayah dan karakter masyarakat tentu para wakil itu sendiri.

“Jangan sampai kita tidak melakukan action untuk meningkatkan ksejahteraan masyarakat”ujarnya.

Kaitan hal itu, dalam mengurangi angka kemiskian, para wakil diminta komunikasi dengan bupati atau walikota masing-masing meminta anggaran sebesar besarnya untuk mengurangi angka kemiskinan masyarakat.

“Sebelum Anggaran 2024 silakan para wakil berkoordinasi dengan tiap OPD dan dinas terkait. Minta program dari mereka, realistis atau tidak. Kita ramu dan jadikan program yang baik dan benar. Baru komunikasikan dengan bupati atau walikota,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut turut dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama TKPK provinsi, kabupaten/ kota dan dilanjutkan dengan penyerahan plakat. ***

Print Friendly, PDF & Email
banner 325x300
banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *