PURWAKARTA, SINFONEWS.com
“Capres yang didukungnya terlambat melakukan pidato kebangsaan lantaran lebih mengutamakan kerja dan menyerap aspirasi masyarakat terlebih dahulu”
KETUA Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi – Ma’ruf Amin Jawa Barat Dedi Mulyadi mengomentari kritik dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi yang mengatakan pidato kebangsaan capres nomor urut 01 Joko Widodo di Sentul dua hari lalu meniru gaya capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.
“Itu bukan meniru, setiap orang itu bisa menyampaikan dan harus menyampaikan pidato kebangsaannya,” kata Dedi, di Purwakarta.
Dedi mengakui jika Prabowo Subianto memang lebih dulu melakukan pidato kebangsaan ketimbang Joko Widodo.
“Hanya persoalan momentum waktunya,” ujarnya
Dedi menambahkan, capres yang didukungnya terlambat melakukan pidato kebangsaan lantaran lebih mengutamakan kerja dan menyerap aspirasi masyarakat terlebih dahulu.
“Ada yang orang mengambil lebih dulu momentum waktu untuk berpidato ada yang belakangan. Ada yang pidato dulu baru keliling ada yang keliling dulu baru pidato,” jelasnya.
Selain itu, Dedi mengatakan langkah yang dilakukan Joko Widodo merupakan salah satu strategi.
“Ini persoalan mengambil timingnya saja. Dalam politik hal yang biasa nunggu, ada yang menyerang lebih dahulu. Yang lebih tepat pidatonya ya Pak Jokowi. Karena dia bisa mengisi seluruh titik-titik lemah dari orang yang pidatonya disampaikan lebih dulu,” ungkapnya.
“Beliau juga menyampaikan konsep yang lebih detil dan teknis, bukan tataran ucapan yang bersifat apologi atau ucapan yang terlalu mengawang tapi lebih pada teknis apa sih yang dibutuhkan rakyat,” sambungnya.
Lantaran sibuk dengan pekerjaanya sebagai Sebagai seorang Presiden dan kepala pemerintahan, lanjut Dedi, wajar jika Joko Widodo menunggu momen yang tepat untuk menyampaikan pidato kebangsaan.
“Karena pak Jokowi itu kepala negara dan kepala pemerintahan. Maka presiden Indonesia lebih capek dibanding dengan Presiden di negara lain yang pemerintahannya dibagi dua yaitu kepala negara terpisah dengan kepala pemerintahan. Makanya presiden di Indonesia selain harus mengerti urusan protokoler kenegaraan dia harus tahu harga bawang dan harga cabai,” pungkasnya.
Laporan : ROEDSINFO
