“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara dalam Musrenbang kali ini memprioritaskan empat aspek pembangunan untuk tahun 2025 mendatang”
TANJUNGBALAI, SINFONEWS.com| WALI KOTA Tanjungbalai H Waris Tholib didampingi Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung mengikuti dan menghadiri acara Pembukaan Musrenbang RKPD tahun 2025 Provinsi Sumut, di Hotel Santika Premier Dyandra Medan.
Pada momen tersebut Walikota Waris juga menerima Plakat dan Piagam Penghargaan atas capaian Kota Tanjungbalai terbaik se-Sumatera Utara dalam Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023.
Selain itu Wali Kota Waris juga turut melakukan penandatanganan komitmen bersama rembuk stunting, dalam rangka percepatan penurunan stunting di Sumut tahun 2025.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara dalam Musrenbang kali ini memprioritaskan empat aspek pembangunan untuk tahun 2025 mendatang.
Hal ini diungkapkan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin yakni; pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia, sebagai upaya untuk menjawab permasalahan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kesetaraan gender, iklim demokrasi dan ketahanan bencana yang akan dilaksanakan dalam empat belas kegiatan strategis daerah.
BACA JUGA : Malam Pertama Shalat Tarawih di Mesjid Raya, Wali Kota Tannjungbalai Berikan Tausyah
Kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, untuk menjawab permasalahan penanganan pengangguran, pertumbuhan UMKM, peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang dilaksanakan melalui 12 kegiatan strategis daerah.
Ketiga, peningkatan kualitas pembangunan infrastuktur yang berkelanjutan, untuk menjawab permasalahan kesenjangan wilayah, pemenuhan layanan insfrastruktur permukiman, ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan layanan sistem transportasi yang akan dilaksanakan melalui 12 kegiatan strategis daerah.
Terakhir, keempat, peningkatan tata kelola pemerintah yang berkualitas dan inovatif, untuk menjawab permasalahan peningkatan nilai reformasi birokrasi dan SAKIP, pelayanan publik, akuntabilitas dan tata kelola keuangan, peningkatan kualitas dan manajemen aparatur sipil negara, serta inovasi daya saing daerah yang akan dilaksanakan melalui empat kegiatan strategis daerah. ***
