KARAWANG – SinfoNews.Com
Integritas penegak hukum dalam hal Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terus di pertanyakan oleh masyarakat. Mengingat masih banyaknya perkara dugaan Tipikor yang belum dapat di tuntaskan dan belum adanya kepastian hukum yang jelas. Berkaca pada beberapa dugaan Tipikor di Karawang, masih banyak perkara yang sebelumnya sudah di lakukan penyelidikan. Tetapi, sudah berbulan – bulan, bahkan bertahun – tahun tidak ada kejelasan.
Perkara dugaan korupsi peningkatan kapasitas air, atau yang di sebut upriting Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtatarum Karawang. Sejak di laporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, sampai saat ini sudah satu (1) Tahun belum ada kepastian hukum. Sempat tersiar kabar, bahwa perkara tersebut akhirnya di tangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar).
Menyingkapi hal tersebut pemerhati Politik dan Pemerintahan Kab Karawang, Andri Kurniawan menjelaskan bahwa sepatutnya hal seperti ini tidak terjadi. Karena akan sangat berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap integritas penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Hingga akhirnya menjadikan preseden buruk bagi lembaga penegak hukum.
“Pekerjaan Rumah (PR) penegak hukum terkait beberapa perkara di Karawang harus segera di tuntaskan, jangan sampai terkatung – katung tanpa adanya kepastian hukum,” jelas Andri Kurniawan kepada SinfoNews.Com, Senin (02/04)
Kita lihat contoh, jelas Andri beberapa perkara yang masih menjadi tunggakan perkara sampai sekarang ini. Yang pertama adalah perkara PDAM Tirta Tarum Karawang, pasca di lakukan penyelidikan oleh Kejari Karawang, tiba – tiba perkaranya kini ada di Kejati Jabar. Terlepas Kejari atau Kejati yang menangani perkara PDAM Tirtatarum Karawang, bagi masyarakat Karawang, itu bukan soal, yang penting perkaranya dapat di selesaikan, dan dapat memberikan kepastian hukum dari apa yang sudah di proses.
“Kalau di perhatikan secara seksama. Memang Kejati sepertinya sangat serius, karena akhir – akhir ini Kejati Jabar terus melakukan pemanggilan serta pemeriksaan secara intensif terhadap beberapa pihak yang di anggap kompeten dalam perkara PDAM Tirta Tarum Karawang,” ungkapnya
Lebih jauh pemerhati Politik dan Pemerintahan ini, selain perkara PDAM Tirta Tarum Karawang yang menjadi PR dan juga tunggakan perkara Kejati Jabar. Salah satu perkara yang menjadi PR besar Kejati Jabar, perkara dugaan mark up pengadaan tanah Kampung Budaya. Pasalnya setelah Kejari Karawang melimpahkan penyidikannya ke Kejati Jabar. Sampai sekarang, belum ada progres yang dapat di sampaikan ke masyarakat.
“Perlu di ketahui, bahwa dua perkara ini sejak awal sudah mendapat perhatian publik, dan sudah menjadi perbincangan publik. Jadi, harus ada skala prioritas dalam penuntasan dua perkara ini,” ujar Andri Kurniawan. *BangSinfo
